Penertiban PIK 2 Tegaskan Pentingnya Kepatuhan Investasi dan Perlindungan Hutan
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 19 Nov 2026, 18.52

JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Kepatuhan terhadap perizinan, tata ruang, dan perlindungan kawasan hutan menjadi perhatian dalam pemberitaan penertiban lahan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan menyita 1.600 hektare lahan pesisir yang sebelumnya dikuasai PT Mutiara Intan Permai, bagian dari Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.
Dalam laporan Keadilan.id tertanggal 18 November 2026, penyitaan disebut berlangsung pada 13 Maret 2026 dengan dukungan personel TNI. Pemberitaan itu menyebut Febrie Adriansyah sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas PKH ketika tindakan dilakukan.
Pengembangan Proyek dan Status Kawasan
Lahan yang menjadi objek penertiban disebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Menurut laporan tersebut, kawasan itu diduga dikuasai secara melawan hukum dan direncanakan untuk pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.
Rencana pengembangan kawasan pesisir perlu ditempatkan bersama kewajiban menjaga fungsi lingkungan. Besarnya nilai maupun skala investasi tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan hutan.
Perubahan Status Proyek Strategis Nasional
Proyek tersebut sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pemberitaan yang sama, status itu kemudian disebut dicabut oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.
Pencabutan status PSN diikuti dengan upaya penertiban oleh Satgas PKH dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut menyebut pemasangan plang penyitaan pada lahan seluas 1.600 hektare dilakukan dengan dukungan prajurit TNI.
Menjaga Fungsi Lingkungan dan Kepentingan Publik
Perlindungan kawasan hutan berkaitan dengan keberadaan tutupan vegetasi dan fungsi kawasan tangkapan air. Alih fungsi yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menambah risiko banjir serta kerusakan lingkungan di wilayah sekitarnya.
Penertiban lahan juga berkaitan dengan perlindungan aset negara dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Keseimbangan antara investasi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian ekosistem perlu menjadi perhatian agar pembangunan pesisir memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Penertiban Lahan PIK 2 Soroti Perlindungan Kawasan Hutan dan Aset Negara
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Pemberitaan mengenai penertiban 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menyoroti kembali perlindungan kawasan hutan dan aset negara. Lahan tersebut dilapor

Satgas PKH Sita 1.600 Hektare Lahan di PIK 2, Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Negara
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah menyita 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya dikuasai PT Mutiara Inta

Opini Menjaga Hutan Dimulai dari Kepatuhan Hukum dan Ketepatan Informasi
JAKARTA, 18 November 2026 — Perhatian publik terhadap hutan dan aset negara dapat disalurkan melalui pemahaman informasi yang tepat serta penghormatan pada proses hukum. Landasan faktual pembahasannya mencakup
