Satu Suara Bangsa

Penertiban PIK 2 Tegaskan Pentingnya Kepatuhan Investasi dan Perlindungan Hutan

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

19 Nov 2026, 18.522 dibaca

Diperbarui: 19 Nov 2026, 18.52

Dokumentasi NASIONAL
Dok. NASIONAL — Dokumentasi NASIONAL

JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Kepatuhan terhadap perizinan, tata ruang, dan perlindungan kawasan hutan menjadi perhatian dalam pemberitaan penertiban lahan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan menyita 1.600 hektare lahan pesisir yang sebelumnya dikuasai PT Mutiara Intan Permai, bagian dari Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

Dalam laporan Keadilan.id tertanggal 18 November 2026, penyitaan disebut berlangsung pada 13 Maret 2026 dengan dukungan personel TNI. Pemberitaan itu menyebut Febrie Adriansyah sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas PKH ketika tindakan dilakukan.

Pengembangan Proyek dan Status Kawasan

Lahan yang menjadi objek penertiban disebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Menurut laporan tersebut, kawasan itu diduga dikuasai secara melawan hukum dan direncanakan untuk pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.

Rencana pengembangan kawasan pesisir perlu ditempatkan bersama kewajiban menjaga fungsi lingkungan. Besarnya nilai maupun skala investasi tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan hutan.

Perubahan Status Proyek Strategis Nasional

Proyek tersebut sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pemberitaan yang sama, status itu kemudian disebut dicabut oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.

Pencabutan status PSN diikuti dengan upaya penertiban oleh Satgas PKH dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut menyebut pemasangan plang penyitaan pada lahan seluas 1.600 hektare dilakukan dengan dukungan prajurit TNI.

Menjaga Fungsi Lingkungan dan Kepentingan Publik

Perlindungan kawasan hutan berkaitan dengan keberadaan tutupan vegetasi dan fungsi kawasan tangkapan air. Alih fungsi yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menambah risiko banjir serta kerusakan lingkungan di wilayah sekitarnya.

Penertiban lahan juga berkaitan dengan perlindungan aset negara dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Keseimbangan antara investasi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian ekosistem perlu menjadi perhatian agar pembangunan pesisir memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait