RAPBN 2027 Tembus Rp4.097 Triliun DPR Nilai Disiplin Fiskal Tetap Terjaga

RAPBN 2027 Tembus Rp4.097 Triliun DPR Nilai Disiplin Fiskal Tetap Terjaga

JAKARTA, 14 AGUSTUS 2026 — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah peningkatan belanja negara. Total belanja dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun, sementara defisit tetap ditargetkan sekitar 2,4 persen atau Rp671,2 triliun.

Misbakhun mengatakan kombinasi antara target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan defisit yang tetap terkendali memberikan sinyal positif terhadap pengelolaan perekonomian nasional. Pernyataan itu disampaikannya seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Apalagi kemudian dipatok defisit kita hanya sekitar 2,4 persen. Artinya apa? Targetnya tinggi, kemudian defisitnya sekitar Rp671,2 triliun. Tentunya target ini adalah sebuah pesan yang kuat kepada pasar untuk sama-sama kita optimis membangun optimisme secara bersama-sama,” ujar Misbakhun.

Belanja Negara Pertama Kali Lampaui Rp4.000 Triliun

Menurut Misbakhun, RAPBN 2027 mencatat tonggak baru karena total belanja negara untuk pertama kalinya melampaui Rp4.000 triliun. Pada saat bersamaan, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang menurutnya keluar dari kisaran 5 persen.

“APBN kita total Rp4.097,2 triliun dan defisitnya Rp671,2 triliun. Pertama kalinya APBN kita melewati angka Rp4.000 triliun dan pertama kali juga kita menargetkan pertumbuhan keluar dari zona 5 persen,” katanya.

Besarnya belanja negara tersebut menunjukkan ruang fiskal yang disiapkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, peningkatan belanja tetap ditempatkan dalam kerangka pengendalian defisit.

Dengan target defisit sekitar 2,4 persen, postur RAPBN 2027 masih berada di bawah batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Penerimaan Negara Jadi Penopang APBN

Misbakhun menjelaskan pembiayaan belanja negara tetap ditopang oleh sejumlah sumber utama penerimaan, meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan, penerimaan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Selisihnya menjadi defisit yang dibiayai sesuai mekanisme APBN,” jelasnya.

Karena itu, kemampuan pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus membiayai agenda pembangunan sepanjang 2027.

Pembiayaan Defisit Dilakukan Secara Hati-Hati

Terkait kebutuhan pembiayaan, Misbakhun menegaskan defisit tidak dapat langsung dipandang sebagai persoalan selama besarannya masih berada dalam batas yang ditetapkan dan pengelolaannya dilakukan secara prudent.

Pembiayaan defisit merupakan bagian dari mekanisme APBN yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan dan dibahas bersama pemerintah serta DPR.

Selain melalui instrumen pembiayaan yang tersedia, pemerintah menurut Misbakhun masih mempunyai fleksibilitas dalam mengelola kas negara, termasuk melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Fleksibilitas tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi pembiayaan sekaligus menjaga kebutuhan fiskal agar tidak seluruhnya bergantung pada satu instrumen.

RAPBN 2027 Bawa Pesan Optimisme Ekonomi

Postur RAPBN 2027 dengan belanja Rp4.097,2 triliun dan defisit Rp671,2 triliun menjadi gambaran upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan ekspansi pembangunan dengan kesinambungan fiskal.

Menurut Misbakhun, target pertumbuhan yang lebih tinggi disertai defisit sekitar 2,4 persen menjadi pesan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi tanpa meninggalkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Tahapan berikutnya adalah pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. Proses tersebut akan menentukan rincian penerimaan, belanja, serta strategi pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga kesehatan fiskal nasional.