RAPBN 2027 Prioritaskan Penguatan Kesehatan Ribuan Puskesmas dan Ratusan RSUD Jadi Sasaran
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 17 Agu 2026, 17.12

Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN harus menjadi instrumen yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan,” ujar Prabowo dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Hampir 15 Ribu Intervensi untuk Puskesmas
Di tingkat pelayanan kesehatan primer, pemerintah mengusulkan 14.951 proyek dan intervensi puskesmas yang tersebar di berbagai daerah.
Rinciannya meliputi pembangunan 1.988 puskesmas baru, renovasi 8.001 puskesmas rusak sedang, serta 4.962 proyek pemenuhan prasarana seperti ambulans, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan akses internet.
Dari rencana pembangunan baru tersebut, sebanyak 179 puskesmas diarahkan untuk kecamatan yang belum memiliki fasilitas puskesmas dan 813 unit untuk wilayah dengan beban pelayanan lebih dari 60.000 penduduk. Selain itu, 996 puskesmas dalam kondisi rusak berat masuk dalam rencana pembangunan kembali.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan primer yang lebih merata.
“Jadi puskesmas yang ada di seluruh kecamatan-kecamatan maupun kecamatan-kecamatan yang belum memiliki puskesmas atau adanya kecamatan yang sudah terlalu padat penduduknya dibandingkan dengan standar 1 puskesmas 30.000 ataupun puskesmas rusak berat itu akan kita renovasi dan kita akan bangun yang belum memiliki,” ujar Budi.
Pemerintah Perkuat Ratusan RSUD
Penguatan pelayanan kesehatan juga dilakukan pada tingkat rumah sakit. Pemerintah mengusulkan pembangunan Gedung Pelayanan Medis atau Central Medical Unit (CMU) di 402 RSUD.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan tujuh rumah sakit baru di Kota Bitung, Kabupaten Sumba Tengah, Kota Pariaman, Kota Ternate, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Karo.
Dengan demikian, intervensi tersebut mencakup 409 RSUD. Pemerintah juga mengusulkan pembangunan gedung pelayanan medis pada 32 rumah sakit jiwa.
“Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut sehingga seluruh kabupaten kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama,” kata Budi.
Penguatan RSUD terutama diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah menangani penyakit dengan beban kematian tinggi seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak.
654 Proyek Labkesmas Disiapkan
Pemerintah turut mengusulkan 654 proyek Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan.
Program tersebut terdiri atas pembangunan 172 Labkesmas baru, renovasi 318 Labkesmas yang belum memenuhi standar, serta 164 proyek pemenuhan prasarana.
Penguatan laboratorium dirancang berdasarkan kebutuhan layanan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional hingga nasional.
Dengan pembangunan tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan ketika masyarakat sakit, tetapi juga memperkuat kemampuan deteksi dan dukungan sistem kesehatan masyarakat.
Kekurangan Dokter Masih Jadi Tantangan
Di tengah pembangunan fasilitas kesehatan, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan tenaga medis.
Data yang disampaikan dalam pembahasan RAPBN 2027 menunjukkan 474 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, sedangkan 505 kabupaten/kota membutuhkan 127.580 dokter gigi.
Kebutuhan dokter spesialis juga masih tinggi. Sebanyak 481 kabupaten/kota disebut membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis.
Menteri Kesehatan sebelumnya menyebut rasio dokter Indonesia berada di kisaran 0,6 dokter per 1.000 penduduk. Data WHO 2024 yang dikutip dalam materi tersebut menunjukkan rasio Indonesia sekitar 5,59 dokter per 10.000 penduduk atau sekitar 0,56 per 1.000 penduduk.
Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan fasilitas perlu berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan.
Pemerataan Layanan Kesehatan Jadi Sasaran Utama
Besarnya intervensi yang direncanakan dalam RAPBN 2027 menunjukkan fokus pemerintah tidak hanya membangun fasilitas baru, tetapi juga memperbaiki sarana kesehatan yang telah tersedia.
Di tingkat puskesmas, misalnya, 8.001 dari 14.951 intervensi atau sekitar 53,5 persen diarahkan untuk renovasi fasilitas yang mengalami kerusakan sedang.
Keberhasilan agenda tersebut selanjutnya akan bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, peralatan medis, obat-obatan, konektivitas, serta dukungan operasional agar fasilitas yang dibangun dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Melalui penguatan puskesmas, RSUD, rumah sakit jiwa dan Labkesmas, pemerintah menargetkan layanan kesehatan yang semakin merata sehingga masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses pelayanan dengan standar yang lebih baik.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Indonesia Capai Swasembada Delapan Komoditas Pangan Strategis Jelang HUT ke-81 RI
JAKARTA, 17 AGUSTUS 2026 — Pemerintah mencatat Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan dari 11 komoditas pangan strategis menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Capaian tersebut

TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 400 Koli Pakaian Bekas Ilegal Asal Malaysia
BELAWAN, 14 AGUSTUS 2026 — Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 400 koli balpres atau pakaian bekas ilegal asal Malaysia

Menkes Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik pada 2027 Pemerintah Siapkan Dukungan JKN
JAKARTA, 14 AGUSTUS 2026 — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2027. Pemerintah juga menegaskan akan tetap memberikan dukungan
