Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu KPR Subsidi untuk Perluas Akses Rumah Layak

Batang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti sebanyak 62.000 debitur dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Presiden Tekankan Pentingnya Penyediaan Rumah Layak

Peresmian akad massal ditandai dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis dan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa penyediaan rumah layak merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 22 ribu keluarga warga negara kita. Saudara-saudara, kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipatgandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita," kata Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa kebutuhan akan hunian menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih layak dan terlindungi.

"Kita mengerti, bahwa masalah perumahan adalah masalah yang sangat-sangat vital, sangat krusial. Rakyat perlu perlindungan dari alam yang baik," ujarnya.

Program FLPP Perluas Kepemilikan Rumah

Program KPR Sejahtera melalui skema FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang terus didorong pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan berbagai kemudahan pembiayaan, seperti suku bunga tetap hingga akhir masa kredit, uang muka ringan, serta cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pelaksanaan akad massal, sebanyak 400 debitur hadir secara langsung di Batang, terdiri atas 200 debitur KPR subsidi FLPP dan 200 debitur KUR Perumahan. Sementara itu, 61.800 debitur lainnya mengikuti proses akad secara daring dari 165 titik yang tersebar di 36 provinsi.

Kementerian PANRB Dukung Pemanfaatan FLPP bagi ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pihaknya turut memfasilitasi pemanfaatan program FLPP bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai.

"Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai sekaligus mendukung produktivitas, Kementerian PANRB memfasilitasi pemanfaatan program FLPP yang merupakan fasilitas pemerintah untuk pembelian rumah pertama dengan angsuran terjangkau," ujar Rini.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BP Tapera, sebanyak empat pegawai Kementerian PANRB telah mengikuti program FLPP. Persiapan pelaksanaan program tersebut dilakukan sejak proses pembahasan, sosialisasi, survei, hingga penandatanganan nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga terkait pada periode Mei 2025 hingga Juni 2026.

"Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden dan seluruh instansi terkait atas terlaksananya program ini. Pada dasarnya kebutuhan memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Harapannya melalui hunian terjangkau ini dapat mensejahterakan seluruh masyarakat," tambahnya.

Dukung Program Tiga Juta Rumah

Program FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui penyediaan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka kepemilikan rumah sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Dampak bagi Masyarakat

Pelaksanaan akad massal KPR Sejahtera diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan skema pembiayaan yang terjangkau. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendorong produktivitas masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perumahan dan perekonomian nasional.

Tindak Lanjut Pemerintah

Pemerintah akan terus memperluas pelaksanaan Program FLPP dan KUR Perumahan sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah. Melalui sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan para pengembang, program ini diharapkan menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah sehingga target penyediaan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.