Prabowo Tegaskan Misi Perdamaian RI ke Gaza Bukan untuk Lucuti Hamas, Pengiriman Pasukan Ditunda

Jakarta, 23 Maret 2026 — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza bukan bertujuan untuk melucuti senjata Hamas. Penegasan ini disampaikan di tengah keputusan pemerintah yang menunda (on hold) pengiriman pasukan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa sejak awal Indonesia berkomitmen pada perjuangan kemerdekaan Palestina, dan setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor tersebut.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Kita siap kirim pasukan perdamaian, asal semua pihak setuju,” ujar Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan ekonom di Hambalang, Bogor.

Bukan untuk Konfrontasi, Fokus Lindungi Warga Sipil

Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Bahkan, Indonesia secara tegas menolak terlibat dalam pelucutan senjata kelompok tersebut.

“Kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Kita juga tidak mau ikut dalam pelucutan senjata. Yang kita ingin lakukan adalah melindungi rakyat sipil,” tegasnya.

Pernyataan ini memperjelas posisi Indonesia sebagai kekuatan penjaga perdamaian, bukan bagian dari konflik bersenjata.

Syarat Keterlibatan: Persetujuan Semua Pihak

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi Board of Peace (BoP) memiliki sejumlah syarat penting.

• Pertama, harus ada persetujuan dari pihak Palestina.
• Kedua, dukungan dari negara-negara mayoritas muslim yang tergabung dalam BoP, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
• Ketiga, penerimaan secara de facto dari Hamas.

Menurutnya, tanpa persetujuan tersebut, kehadiran pasukan perdamaian justru berpotensi menimbulkan konflik baru di lapangan.

National Caveats: Indonesia Tetapkan Batasan Tegas

Prabowo juga menyinggung konsep national caveats, yaitu batasan nasional yang menentukan sejauh mana keterlibatan suatu negara dalam misi internasional.

Dalam hal ini, Indonesia memilih untuk berkontribusi sebagai penjaga perdamaian tanpa ikut dalam operasi militer.

“Setiap negara punya batasan. Kita tegas tidak ingin terlibat dalam operasi militer, tetapi fokus pada misi kemanusiaan,” ujarnya.

Ditunda Akibat Eskalasi Konflik Timur Tengah

Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini resmi ditangguhkan. Keputusan tersebut diambil setelah meningkatnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memperburuk situasi kawasan.

Pemerintah menyatakan bahwa seluruh pembahasan terkait pengiriman pasukan saat ini masih dalam status “on hold” sambil menunggu kondisi yang lebih kondusif.

Sebelumnya, Indonesia telah menyiapkan hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Menunggu Mandat PBB dan Situasi Kondusif

Meski persiapan telah dilakukan, pengiriman pasukan tetap bergantung pada dua hal utama, yakni mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kondisi keamanan di lapangan.

Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berkomitmen pada misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang terukur dan mengedepankan keselamatan serta prinsip hukum internasional.

Ke depan, langkah Indonesia dalam merespons konflik Gaza akan terus menjadi sorotan, terutama terkait keseimbangan antara peran kemanusiaan dan kehati-hatian dalam dinamika geopolitik global.