Prabowo Perintahkan TNI Polri Usut Pejabat Terkait 1.000 Tambang Timah Ilegal

JAKARTA, 14 AGUSTUS 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas dugaan keterlibatan maupun pembiaran oleh pejabat terkait aktivitas sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah telah mengambil langkah penertiban dengan menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025. Besarnya jumlah aktivitas pertambangan ilegal tersebut membuat Presiden mempertanyakan bagaimana kegiatan itu dapat berlangsung tanpa diketahui aparat di wilayah terkait.

“Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” kata Prabowo.

Minta Penegakan Hukum Tidak Pandang Jabatan

Presiden menegaskan pangkat dan jabatan yang diberikan negara membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan.

“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk menindak bawahannya apabila terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, hubungan personal maupun kedekatan dengan bawahan tidak boleh menghalangi penegakan aturan.

“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” kata Presiden.

Ia menegaskan kebijakan negara harus didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan pertimbangan pribadi.

“Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Panglima TNI dan Kapolri Diminta Mengusut

Dalam pidatonya, Prabowo kembali menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui, membiarkan, melindungi, atau terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Instruksi Presiden menjadi pesan bahwa proses penertiban tidak hanya diarahkan terhadap aktivitas tambangnya, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memungkinkan kegiatan ilegal berlangsung dalam skala besar.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pejabat tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum. Pernyataan Presiden tersebut belum dengan sendirinya membuktikan individu tertentu melakukan tindak pidana.

Penertiban untuk Lindungi Kepentingan Negara

Penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam. Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara, merusak lingkungan, serta menciptakan rantai perdagangan komoditas yang berada di luar pengawasan pemerintah.

Karena itu, penindakan terhadap pertambangan ilegal tidak berhenti pada penghentian operasi di lapangan. Penelusuran terhadap jaringan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan atau pembiaran oleh aparat menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan menyeluruh.

Instruksi Presiden kepada pimpinan TNI dan Polri sekaligus menegaskan bahwa aparat tidak dikecualikan dari proses pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Pemerintah selanjutnya menunggu tindak lanjut pengusutan oleh TNI dan Polri. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat pengawasan sektor pertambangan agar kekayaan alam Indonesia dikelola secara legal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.