Pertamina Bantah Kurangi Pasokan Pertalite, Kelangkaan Dipicu Cuaca dan Dugaan Penimbunan
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.59

JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar mengenai pengurangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah wilayah Indonesia. Perusahaan menyatakan distribusi BBM subsidi tersebut tetap berjalan normal, sementara gangguan ketersediaan di beberapa daerah dipicu faktor cuaca ekstrem dan dugaan praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menjelaskan keterlambatan distribusi sempat terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat proses pengiriman.
“Kalau daerah NTT memang terkendala faktor cuaca dan keterlambatan diakibatkan force majeure seperti cuaca yang lumayan nggak terprediksi. Delay, tapi setelahnya barang tetap ada,” kata Roberth saat dihubungi, Jumat (15/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat di sejumlah daerah mengenai antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat sulitnya memperoleh Pertalite dalam beberapa hari terakhir.
Selain faktor cuaca, Pertamina juga menyoroti adanya indikasi penimbunan BBM subsidi yang menyebabkan distribusi di tingkat masyarakat terganggu. Menurut perusahaan, praktik tersebut turut memicu kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer hingga jauh di atas harga resmi SPBU.
Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga saat ini terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Langkah kepolisian menindak tegas serta Pemda yang mensosialisasikan gerakan hemat energi dan mengimbau agar tidak menjadi oknum penyelewengan sangat kami apresiasi,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa stok Pertalite secara nasional dalam kondisi aman dan masyarakat diminta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Adanya info yang beredar bahwa Pertalite dikurangi atau dihentikan adalah tidak benar,” tegas Roberth.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, juga memastikan pasokan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional masih mencukupi.
Menurut Laode, tingginya aktivitas kendaraan di berbagai daerah menjadi indikator bahwa ketersediaan BBM nasional tetap terjaga di tengah dinamika pasokan global.
“Setiap hari macet di jalan, tapi di negara lain ada yang sudah jalan kaki. Artinya di kita masih cukup cadangan. Masih tersedia baik itu untuk BBM bensin, solar maupun LPG,” kata Laode, Rabu (13/5/2026).
Pemerintah dan Pertamina juga disebut telah melakukan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi nasional, termasuk mengamankan pasokan minyak mentah dari luar kawasan Timur Tengah. Salah satunya melalui pengadaan crude oil dari Nigeria untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur distribusi yang rawan terganggu akibat ketegangan geopolitik di sekitar Selat Hormuz.
Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi BBM subsidi seperti Pertalite memang kerap menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur distribusi di wilayah kepulauan, lonjakan konsumsi masyarakat, hingga praktik penyelewengan dan penimbunan oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut sering memicu kelangkaan sementara di tingkat SPBU meski stok nasional dinyatakan aman.
Kelangkaan BBM subsidi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor transportasi, logistik, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada Pertalite sebagai bahan bakar utama. Antrean panjang di SPBU juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan menekan daya beli masyarakat apabila berlangsung dalam waktu lama.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, mempercepat penanganan gangguan distribusi akibat cuaca, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan energi secara bijak dan tepat sasaran.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Bank Mandiri Klarifikasi Pemblokiran Rekening AMPB Tegaskan Kepatuhan Prosedur Hukum dan Layanan Nasabah
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2026 — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan penjelasan resmi terkait langkah pemblokiran rekening milik koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.

Indonesia-Jerman Percepat Investasi EBT dan Jaringan Listrik
JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama untuk mempercepat investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta modernisasi jaringan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari

Alokasi Dana Desa Rp77 Triliun Ditargetkan Perkuat Pengembangan Kopdes
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memproyeksikan alokasi Dana Desa mencapai Rp77 triliun pada tahun anggaran 2027 guna mempercepat transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas usaha Koperasi Desa (Kopdes) M
