Pemerintah Siagakan Rp5 Triliun untuk Penanganan Bencana, Anggaran Bisa Ditambah Sesuai Kebutuhan

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2026 — Pemerintah menyiagakan sekitar Rp5 triliun dana siap pakai untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan anggaran dapat ditambah apabila kebutuhan penanganan di lapangan melebihi dana yang tersedia.

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Purbaya, mekanisme pembiayaan penanganan bencana dirancang agar pemerintah dapat merespons kebutuhan secara cepat setelah menerima pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” ujarnya.

BNPB Siagakan Rp500 Miliar

Selain sekitar Rp5 triliun yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, BNPB memiliki sekitar Rp500 miliar dana siap pakai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat.

“Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali,” kata Purbaya.

Ketersediaan anggaran menjadi penting di tengah penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan pembiayaan dibutuhkan mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat.

Pemulihan Listrik Capai 88 Persen Pelanggan

Di NTT, pemulihan layanan dasar terus dilakukan. Berdasarkan data yang disampaikan, 88 persen pelanggan dan 98,3 persen jaringan listrik di wilayah terdampak telah pulih.

PT PLN (Persero) juga menyediakan penerangan darurat, sementara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melakukan perbaikan jaringan komunikasi. Pemulihan kedua layanan tersebut diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, koordinasi penanganan bencana, dan kegiatan ekonomi.

Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara karena kondisi geografis NTT membuat sejumlah wilayah terdampak sulit dijangkau.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan logistik dipusatkan melalui posko utama di Labuan Bajo dan Maumere sebelum didistribusikan menuju kabupaten terdampak.

Untuk menjangkau wilayah kepulauan, pemerintah mengerahkan kapal Pelni dan kapal feri. Sebanyak enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter yang mendukung evakuasi medis.

Penanganan Mulai Bergeser ke Tahap Pemulihan

Pemerintah mulai menggeser sebagian penanganan dari fase tanggap darurat menuju pemulihan. Pendataan kerusakan rumah dilakukan secara bertahap agar proses perbaikan tidak harus menunggu seluruh pendataan selesai.

“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” ujar Suharyanto di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (17/8/2026).

Hingga Senin, berdasarkan data dalam laporan tersebut, BNPB mencatat 54 orang meninggal dunia akibat gempa, sementara pendataan korban luka dan kerusakan masih berlangsung.

Kesiapan dana, pemulihan layanan dasar, distribusi logistik, serta percepatan perbaikan rumah diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat sehingga warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.