Pemerintah Perketat Standar Tata Kelola dan Kualitas Program MBG Nasional

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2026 — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standarisasi dan tata kelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, Jumat (21/8/2026).

Langkah evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin keamanan pangan, higienitas dapur, serta kecukupan nutrisi bagi seluruh peserta didik penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah menekankan pentingnya audit berkala terhadap penyedia layanan katering dan sertifikasi keamanan makanan.

Standarisasi Kualitas dan Higienitas Dapur

Luhut menegaskan keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah merupakan prioritas mutlak yang tidak boleh dikompromikan.

Setiap unit dapur SPPG diwajibkan memiliki tenaga ahli gizi bersertifikat serta menerapkan protokol sanitasi ketat sejak pengolahan hingga penyajian.

Optimalisasi Layanan di Wilayah 3T

Pemerintah juga mendorong percepatan pembentukan dapur gizi mandiri di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

Penyempurnaan tata kelola ini ditargetkan memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, transparan, dan berdampak jangka panjang bagi kualitas SDM nasional.