Pemerintah Kerahkan TNI Polri dan Tim SAR Tangani Darurat Gempa M7,7 di NTT

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2026 — Pemerintah pusat mempercepat penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengerahkan personel, logistik, tim pencarian dan pertolongan, serta sarana transportasi udara dan laut. Penanganan diprioritaskan pada pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan infrastruktur vital.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi secara daring pada Sabtu (15/8/2026). Pertemuan melibatkan BNPB, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta Pemerintah Provinsi NTT. Gubernur NTT mengikuti koordinasi dari Kabupaten Sikka, salah satu wilayah terdampak.

“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan pembangunan rumah sakit sementara. Data tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah pusat dapat disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ujarnya.

Gempa Jadi Perhatian Presiden Prabowo

Pratikno mengatakan penanganan bencana tersebut telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pemerintah pusat dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” kata Pratikno.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah terdampak segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifkan pos komando penanganan bencana.

Posko tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan pendataan kerusakan dan korban, operasi pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.

BNPB juga telah memobilisasi bantuan darurat dari gudang logistik di Flores Timur menuju daerah terdampak.

Tim SAR hingga Dapur Umum Dikerahkan

Basarnas mengirimkan special group SAR dari sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tim tersebut difokuskan membantu pencarian dan penyelamatan korban yang masih tertimpa reruntuhan bangunan.

Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sumber daya untuk menangani material longsor yang mengganggu akses jalan maupun aliran sungai akibat gempa.

Kementerian Sosial mulai mengirim bantuan dari gudang logistik di Kupang menuju sejumlah daerah terdampak, termasuk Nagekeo dan Sikka. Personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) turut dikerahkan, sementara dapur umum dan pelayanan psikososial disiapkan untuk membantu masyarakat.

Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Tim Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga dijadwalkan bergerak bersama tim BNPB menuju wilayah bencana.

Lima Bandara Terdampak, Runway Masih Bisa Digunakan

Sektor transportasi turut menjadi perhatian karena gempa berdampak terhadap sejumlah fasilitas perhubungan di NTT. Berdasarkan laporan dalam rapat koordinasi, lima dari 15 bandara di NTT terdampak.

Meski terdapat kerusakan pada fasilitas terminal, runway dilaporkan masih dapat digunakan. Kondisi tersebut penting untuk mempertahankan jalur distribusi personel, bantuan kemanusiaan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat.

Dua fasilitas pelabuhan dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara pelabuhan lainnya masih dapat digunakan. Dua fasilitas pelabuhan penyeberangan juga terdampak.

Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat yang dapat digunakan untuk mendukung operasi tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB.

TNI Polri Kerahkan Personel dan Alutsista

TNI dan Polri turut menggerakkan personel serta sarana pendukung menuju daerah terdampak. Dukungan TNI mencakup pengerahan pesawat dan kapal militer untuk membantu mobilisasi personel, logistik, serta kebutuhan penanganan darurat.

Pengerahan melalui jalur udara dan laut menjadi penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dan adanya kerusakan pada sejumlah infrastruktur transportasi.

Pemerintah memprioritaskan fase awal penanganan pada penyelamatan korban yang masih berada di bawah reruntuhan, penanganan warga terluka, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan infrastruktur vital.

BNPB menyatakan rapat tersebut merupakan tahap awal koordinasi. Pertemuan lanjutan akan dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur yang terlibat agar operasi tanggap darurat berlangsung terpadu dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secepat mungkin.