Pemerintah Jamin Pembiayaan Kopdes Merah Putih, Danantara Tegaskan Tak Bebani Bank Himbara
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 20 Agu 2026, 22.10

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan pembiayaan tersebut telah dirancang agar tidak menimbulkan risiko berlebihan bagi bank-bank BUMN. Menurutnya, kredit yang disalurkan Himbara kepada Kopdes Merah Putih mendapatkan jaminan pemerintah melalui Menteri Keuangan.
“Jadi, banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Nggak ada hubungannya, karena Himbara memegang jaminan,” ujar Dony di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Jaminan Pemerintah Jadi Mitigasi Risiko
Dony menjelaskan keberadaan jaminan pemerintah menjadi instrumen mitigasi terhadap risiko kredit yang dihadapi Himbara dalam mendukung pembiayaan Kopdes Merah Putih.
“Waktu kita memberikan kredit, ya, itu memang kredit itu dijamin oleh Menteri Keuangan,” katanya.
Karena itu, ia membantah kekhawatiran bahwa penyaluran pembiayaan kepada koperasi berpotensi menyebabkan bank-bank BUMN mengalami gagal bayar atau tekanan keuangan akibat program tersebut.
“Buat Himbara, supaya teman-teman yang di luar juga memahami, tidak ada risikonya buat Himbara, karena Himbara memegang jaminan tertulis,” ujar Dony.
Modal hingga Rp3 Miliar per Gerai
Melalui skema tersebut, setiap gerai Kopdes Merah Putih dapat memperoleh fasilitas pembiayaan hingga Rp3 miliar. Modal tersebut menjadi bagian dari dukungan untuk membangun dan mengembangkan aktivitas ekonomi koperasi di tingkat desa.
Dony menekankan bahwa pembiayaan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurut dia, pembiayaan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi.
Keberadaan akses pembiayaan diharapkan memberikan ruang bagi Kopdes Merah Putih untuk mengembangkan kegiatan usaha sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi di tingkat lokal.
Tata Kelola Tetap Menjadi Kunci
Dengan adanya jaminan pemerintah, risiko bagi bank penyalur dapat dimitigasi. Namun, keberhasilan program secara keseluruhan tetap akan ditentukan oleh penggunaan pembiayaan secara produktif, tata kelola koperasi, serta kemampuan usaha Kopdes Merah Putih memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Skema pembiayaan hingga Rp3 miliar per gerai tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi desa dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari aktivitas koperasi secara berkelanjutan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Sekda Papua Selatan Gagas MAWAR, Perkuat Kolaborasi dan Pengawalan Prioritas Pembangunan
MERAUKE — Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Sc., menggagas MAWAR Papua Selatan atau Model Aksi Wadah Kolaborasi dan Resiliensi Papua Selatan sebagai proyek perubahan untu

Sekolah Rakyat Permanen Didorong Hadir di Sumba Timur, Prioritaskan Anak Keluarga Miskin di Wilayah 3T
JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Kementerian Sosial mendorong pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-a

Dana Desa RAPBN 2027 Naik Jadi Rp77 Triliun, Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih Jadi Sorotan
JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah merencanakan peningkatan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sekitar Rp77 triliun, naik sekitar Rp21,7 triliun atau hampir
