Pemerintah Investigasi Makalah MBG yang Mencatut Nama Presiden Prabowo untuk Nobel Perdamaian

Jakarta – Pemerintah menginvestigasi beredarnya makalah ilmiah berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency" yang mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis dan disebut-sebut berkaitan dengan pengajuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026. Sejumlah instansi, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tengah melakukan klarifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen beserta lampiran yang beredar di ruang publik.

Pemerintah Lakukan Investigasi

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari membenarkan bahwa pemerintah sedang menelusuri dokumen tersebut untuk memastikan seluruh informasi yang beredar.

"Lagi diinvestigasi," kata Muhammad Qodari.

Pemerintah menegaskan proses investigasi dilakukan guna memperoleh kepastian mengenai asal-usul dokumen, pihak yang terlibat, serta validitas informasi yang tercantum di dalamnya.

Kemendagri Klarifikasi Keabsahan Dokumen

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan pihaknya juga melakukan pendalaman terhadap makalah tersebut, termasuk menelusuri surat yang dilampirkan dengan nomor ND/KIE/001/I/2026 yang mengatasnamakan Kemendagri.

"Terkait dengan Kemendagri, dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ujar Benni Irwan.

Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang turut disebut dalam lampiran dokumen tersebut.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," tegas Benni.

Pendalaman Internal Terus Dilakukan

Selain memverifikasi keaslian surat, Kemendagri juga melakukan klarifikasi internal terkait pencantuman nama seorang staf pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang disebut dalam dokumen.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan keterkaitan nama tersebut dengan penyusunan maupun penerbitan dokumen yang beredar. Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan hasil akhir investigasi maupun kesimpulan terkait keaslian makalah tersebut.

Makalah tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredar di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan mengenai keterkaitannya dengan Program Makan Bergizi Gratis serta pencalonan Nobel Perdamaian.

Dampak bagi Masyarakat

Langkah investigasi dan klarifikasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat serta mencegah berkembangnya spekulasi maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi informasi yang berkaitan dengan program strategis nasional.

Tindak Lanjut Pemerintah

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri akan melanjutkan investigasi serta verifikasi terhadap dokumen, surat pendukung, dan pihak-pihak yang tercantum dalam makalah tersebut. Hasil pendalaman akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku setelah seluruh proses klarifikasi selesai dilakukan.