Pemerintah Evaluasi Efisiensi Program MBG, Kemenkeu dan BGN Siapkan Pembahasan Tata Kelola Anggaran

JAKARTA – Pemerintah akan melakukan pembahasan lanjutan mengenai efisiensi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola program agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan tersebut semula direncanakan berlangsung lebih awal, namun dijadwalkan ulang seiring proses transisi kepemimpinan di BGN.

"Ketuanya ganti. Kita biarin konsolidasi dulu. Begitu date-nya ketemu lagi. Ini kan masih konsolidasi," ujar Purbaya.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan membahas berbagai aspek pelaksanaan program MBG, termasuk peluang efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas layanan bagi kelompok sasaran.

Terkait rencana penyesuaian penerima manfaat MBG, Purbaya mengaku masih menunggu penjelasan teknis dari BGN mengenai mekanisme pelaksanaannya. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran, namun besarannya bergantung pada skema yang akan diterapkan.

"Saya nggak tahu detailnya seperti apa, saya mesti tanya ke Kepala MBG gimana prosedurnya. Pasti ada penghematan, bukan potong, tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti," katanya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa pagu anggaran sementara Program MBG tahun 2026 disesuaikan menjadi Rp229 triliun dari alokasi sebelumnya Rp268 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan tata kelola program.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan masih dapat berubah apabila ditemukan peluang efisiensi tambahan dalam pelaksanaan program.

"Tapi nanti ditulisnya sementara ya. Kalau bisa kita lebih efisien lagi," ujar Agustina.

Meski demikian, Agustina menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah tujuan utama pemerintah. Fokus utama BGN adalah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan tata kelola yang lebih baik sehingga manfaatnya dapat diterima secara optimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional, pemerintah berupaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas Program MBG. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem penyaluran yang semakin tepat sasaran, menjaga keberlanjutan program, sekaligus memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara efisien untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.