Menlu Sugiono Desak PBB Evaluasi Keselamatan Pasukan UNIFIL Usai 3 Prajurit TNI Gugur

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon, menyusul gugurnya tiga prajurit TNI pada akhir Maret 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta International Airport, Sabtu (4/4/2026).

Sugiono menegaskan Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan meminta investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. “Pertama kami mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL,” ujarnya kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan tuntutan serupa kepada Dewan Keamanan PBB. “Kemudian kami juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” kata Sugiono.

Selain investigasi, Sugiono menekankan pentingnya evaluasi sistem perlindungan pasukan di lapangan. Menurutnya, mandat pasukan penjaga perdamaian berbeda dengan pasukan tempur sehingga membutuhkan perlindungan yang memadai. “Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian,” jelasnya.

Tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi tersebut adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Jenazah ketiganya telah tiba di Indonesia dan disambut dalam upacara militer yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Selain korban jiwa, Sugiono juga mengungkapkan terdapat tiga prajurit TNI lainnya yang mengalami luka-luka dalam rangkaian insiden di Lebanon Selatan. Hingga kini, penyebab pasti serangan masih dalam proses penyelidikan oleh UNIFIL.

Indonesia merupakan salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda yang telah terlibat dalam berbagai misi internasional. Namun, meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon Selatan dalam beberapa waktu terakhir menambah risiko terhadap keselamatan personel di lapangan.

Peristiwa ini berdampak pada meningkatnya perhatian terhadap perlindungan pasukan perdamaian, termasuk kebutuhan peningkatan standar keamanan, perlengkapan, dan mandat operasional. Bagi Indonesia, kejadian ini juga menjadi momentum untuk mendorong reformasi sistem keamanan dalam misi PBB.

Ke depan, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan PBB dan komunitas internasional guna memastikan hasil investigasi diungkap secara transparan serta mendorong langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.