LPDB Perkuat Dukungan Pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.59

JAKARTA — Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini mulai memasuki tahap operasionalisasi. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyaluran dana bergulir yang diklaim akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.
Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025. Dalam implementasinya, LPDB tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung di berbagai daerah.
Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, mengatakan monitoring intensif telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, meliputi Provinsi Bali dengan tujuh KDKMP, Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Kalimantan Timur 10 KDKMP, dan Kalimantan Tengah satu KDKMP.
“Monitoring mencakup progres pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder sebagai pusat distribusi,” ujar Krisdianto.
Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan, LPDB juga menerapkan sistem Innovative Credit Scoring (ICS) yang terintegrasi melalui platform Simkopdes. Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat proses penilaian kelayakan pembiayaan secara objektif dan berbasis data.
“Kami memastikan setiap penyaluran dana bergulir dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Penerapan innovative credit scoring mempercepat proses pembiayaan sekaligus memastikan dana produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, LPDB juga memperkuat mitigasi risiko dan tata kelola pembiayaan melalui sinergi dengan pemerintah daerah serta koperasi sekunder di tingkat regional. Menurut Krisdianto, keberadaan koperasi sekunder sangat penting sebagai agregator yang menghubungkan rantai produksi dan distribusi di desa.
“KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan pemerintah daerah serta koperasi sekunder sebagai aggregator sangat penting untuk menghubungkan produksi dan distribusi,” katanya.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, program KDKMP diproyeksikan menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi desa, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian koperasi di Indonesia.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Bank Mandiri Klarifikasi Pemblokiran Rekening AMPB Tegaskan Kepatuhan Prosedur Hukum dan Layanan Nasabah
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2026 — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan penjelasan resmi terkait langkah pemblokiran rekening milik koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.

Indonesia-Jerman Percepat Investasi EBT dan Jaringan Listrik
JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama untuk mempercepat investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta modernisasi jaringan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari

Alokasi Dana Desa Rp77 Triliun Ditargetkan Perkuat Pengembangan Kopdes
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memproyeksikan alokasi Dana Desa mencapai Rp77 triliun pada tahun anggaran 2027 guna mempercepat transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas usaha Koperasi Desa (Kopdes) M
