Kemensos Gandeng ICW Perkuat Pencegahan Korupsi dalam Program Sekolah Rakyat

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan jajaran ICW di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ICW menyampaikan berbagai masukan dan hasil kajian terkait potensi risiko dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Kemensos menyatakan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan serta memitigasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program strategis pemerintah harus dijalankan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial," ujar Gus Ipul.

Menurutnya, berbagai informasi dan data yang disampaikan ICW menjadi dasar bagi Kemensos untuk melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi.

"Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal," katanya.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan melalui penguatan integritas, penyempurnaan tata kelola, serta langkah mitigasi agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi keluarga yang paling membutuhkan.

Ia juga menegaskan bahwa Kemensos terbuka terhadap kritik, saran, dan pengawasan dari berbagai pihak sepanjang didukung data yang akurat.

"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat," jelasnya.

Selain itu, Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran Kemensos untuk terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Koordinator ICW Almas Sjafrina menyampaikan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, melalui kajian, pemantauan, dan pengawasan guna memastikan anggaran pendidikan dimanfaatkan secara efektif dan bebas dari kebocoran.

"Harapan kami melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik," ujar Almas.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Mucthar, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung, serta jajaran ICW, termasuk Kepala Divisi Advokasi Egi Primayogha dan Staf Divisi Hukum dan Investigasi Zararah Azhim Syah.

Kolaborasi antara Kemensos dan ICW diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Dengan penguatan tata kelola, keterbukaan terhadap masukan publik, dan komitmen menjaga integritas, program tersebut diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.