Jaga Ruang Demokrasi dan Stabilitas saat BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadwalkan aksi demonstrasi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi tersebut membawa delapan tuntutan yang mencakup pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga evaluasi sejumlah program pemerintah.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyatakan massa mahasiswa berangkat dari Kampus UI Depok sekitar pukul 11.00 WIB menuju Bundaran HI. Dalam pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan terkait ekonomi, tata kelola pemerintahan, reforma agraria, otonomi daerah, penanganan bencana, serta relasi aparat keamanan dengan ruang sipil.

Delapan tuntutan BEM UI antara lain penghentian praktik KKN, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi PSN serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga meminta penguatan otonomi daerah, percepatan penanganan bencana di Sumatra dan Flores, serta penghentian tindakan yang mereka nilai represif dalam ruang sipil.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, sejumlah persoalan yang menjadi materi aksi juga perlu ditempatkan dalam konteks data ekonomi serta kebijakan pemerintah yang sedang berjalan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun. Secara semesteran, ekonomi Indonesia pada Januari–Juni 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, isu kenaikan biaya hidup yang menjadi salah satu perhatian mahasiswa juga tercermin dalam perkembangan inflasi. BPS mencatat inflasi nasional pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen secara tahunan, dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 111,73. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen untuk 2026.

Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur 21–22 Juli 2026 mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Kebijakan moneter tersebut diarahkan antara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Data Bank Indonesia juga menunjukkan JISDOR berada di sekitar Rp17.836 per dolar AS pada 14 Agustus 2026.

Ketahanan eksternal Indonesia juga masih ditopang cadangan devisa. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2026 tercatat US$145,3 miliar, relatif stabil dibandingkan US$145,6 miliar pada akhir Juni. Pergerakan nilai tukar, harga energi dan pangan, serta biaya produksi domestik memang dapat dipengaruhi kombinasi faktor dalam negeri dan dinamika global, termasuk ketidakpastian pasar keuangan internasional.

Terkait tuntutan penghentian MBG, pemerintah tetap menempatkan program tersebut sebagai kebijakan prioritas untuk peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia. Dalam arsitektur APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program MBG. Pemerintah juga menyatakan evaluasi efisiensi anggaran dan pelaksanaan program terus dilakukan tanpa mengubah sasaran manfaat utama program tersebut.

Di bidang tata kelola, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menyatakan komitmen terhadap efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda pemerintah. Dengan demikian, kritik mahasiswa terhadap efektivitas kebijakan dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik, sementara evaluasinya tetap membutuhkan ukuran yang dapat diverifikasi melalui pelaksanaan, audit, serta indikator hasil.

Di sisi pengamanan, Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan 31 kegiatan penyampaian pendapat dan sejumlah aktivitas masyarakat di Jakarta. Polisi menyebut rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi kepadatan agar aktivitas pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

Kepolisian juga menyatakan telah mengamankan 21 orang yang diduga membawa petasan, flare, dan botol yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov. Namun, identitas serta konstruksi hukum terhadap mereka belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang tersedia. Karena itu, dugaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan dan pembuktian sesuai proses hukum, tanpa menggeneralisasi peserta aksi mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara damai.

Demonstrasi BEM UI menunjukkan bahwa ruang kritik terhadap kebijakan publik tetap menjadi bagian dari demokrasi Indonesia. Pada saat yang sama, penyelesaian persoalan mengenai harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, tata kelola pemerintahan, program sosial maupun keamanan membutuhkan dialog yang berkelanjutan, evaluasi kebijakan yang terukur, serta pemahaman berbasis data. Aspirasi publik, respons pemerintah, dan kepentingan masyarakat luas perlu dipertemukan melalui cara-cara damai agar solusi dapat dicapai tanpa mengganggu stabilitas nasional dan aktivitas masyarakat.