Indonesia Ekspor Pupuk Urea ke Australia Senilai Rp7 Triliun

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun melalui skema kerja sama Government-to-Government (G2G). Pengiriman dilakukan secara bertahap dimulai dari ekspor perdana sebanyak 47.250 ton pupuk urea senilai Rp600 miliar melalui Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Kamis (14/5). Kebijakan ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pupuk global akibat dinamika geopolitik internasional yang memengaruhi sektor energi dan pangan dunia.

Amran mengatakan ekspor pupuk tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas industri pupuk nasional Indonesia. Pemerintah menargetkan volume ekspor meningkat dari tahap awal 250 ribu ton hingga mencapai 500 ribu ton pada tahap berikutnya.

“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” kata Amran dalam keterangannya.

Ekspor perdana dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur. Menurut Amran, minat terhadap pupuk Indonesia tidak hanya datang dari Australia, tetapi juga sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ujarnya.

Pemerintah menyebut surplus pupuk nasional menjadi faktor utama yang memungkinkan ekspor dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut, kata Amran, merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir. Pada awal pemerintahan, alokasi pupuk subsidi dinaikkan dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan itu memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian.

Selain peningkatan alokasi, pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Volume pupuk subsidi turut ditambah sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah,” kata Amran.

Dalam mendukung distribusi pupuk yang lebih cepat, pemerintah melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga. Sistem distribusi juga dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementerian Pertanian–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Pemerintah turut mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.

Di sisi industri, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran melalui tujuh proyek strategis senilai Rp72,84 triliun yang melibatkan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang. Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.

Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional karena menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. Selain memperkuat swasembada pangan, ekspor pupuk juga membuka peluang peningkatan devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan global.

Ke depan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan industri pupuk dan petrokimia nasional melalui proyek strategis baru, termasuk pembangunan Pabrik NPK Nitrat di Cikampek, revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang, serta pengembangan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton untuk mendukung kebutuhan biodiesel dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.