Harga Solar Non-Subsidi Tembus Rp30 Ribu, Pemerintah Kaji Dampak ke Harga Bensin
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 31 Jul 2026, 16.26

JAKARTA, 4 Mei 2026 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tengah mengkaji dampak lonjakan harga bahan bakar diesel non-subsidi yang telah menembus Rp30 ribu per liter di sejumlah SPBU swasta terhadap kemungkinan penyesuaian harga BBM jenis bensin (gasoline). Kajian dilakukan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tengah gejolak harga energi global.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga gasoline. “(Peluang kenaikan harga gasoline) masih sama BPH Migas dilakukan asesmen,” ujarnya di Jakarta.
Pernyataan tersebut muncul setelah publik menyoroti kenaikan tajam harga solar non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu efek berantai pada biaya logistik dan operasional sektor transportasi maupun industri. Kenaikan ini memunculkan spekulasi bahwa harga bensin non-subsidi dapat ikut terdorong naik.
Namun demikian, Yuliot menegaskan pemerintah masih fokus pada tahap perhitungan dan pemantauan. Ia belum memastikan apakah hasil asesmen akan berujung pada penyesuaian harga. “Masih dilakukan perhitungan bersama BPH Migas,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Yuliot juga menyinggung perkembangan rencana impor minyak mentah dari Rusia yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat cadangan energi nasional. Ia memastikan hingga kini pengiriman belum terealisasi. “(Impor minyak mentah dari Rusia) masih dalam proses,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah masih menyelesaikan skema kerja sama antar badan usaha serta aspek teknis impor sebelum realisasi dilakukan. Jadwal pasti pengiriman, lanjut dia, akan diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. “Itu kan ada badan usaha, itu ada kerja sama, itu juga lagi penyelesaian. Nanti kapan realisasinya akan disampaikan sama Pak Menteri,” kata Yuliot.
Sebagai latar belakang, harga diesel non-subsidi di sejumlah SPBU swasta di Jakarta mengalami kenaikan signifikan pada awal Mei 2026. Di SPBU BP-AKR, harga BP Ultimate Diesel meningkat dari Rp25.560 menjadi Rp30.890 per liter. Kenaikan serupa terjadi di SPBU Vivo, di mana harga Primus Diesel Plus melonjak hingga kisaran Rp30.890 per liter. Sementara itu, di SPBU Pertamina, harga Pertamina Dex berada di Rp27.900 per liter dan Dexlite Rp26.000 per liter.
Kenaikan harga diesel ini dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika geopolitik global. Secara historis, harga BBM non-subsidi di Indonesia mengikuti mekanisme pasar, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan harga energi internasional.
Dari sisi dampak, kenaikan harga diesel berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan inflasi. Sektor transportasi dan industri menjadi yang paling terdampak, mengingat tingginya ketergantungan pada bahan bakar diesel. Kondisi ini juga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan asesmen bersama BPH Migas untuk menentukan langkah kebijakan yang diperlukan, termasuk kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi lainnya. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian skema impor minyak mentah guna memperkuat pasokan energi nasional di tengah volatilitas pasar global.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Bank Mandiri Klarifikasi Pemblokiran Rekening AMPB Tegaskan Kepatuhan Prosedur Hukum dan Layanan Nasabah
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2026 — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan penjelasan resmi terkait langkah pemblokiran rekening milik koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.

Indonesia-Jerman Percepat Investasi EBT dan Jaringan Listrik
JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama untuk mempercepat investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta modernisasi jaringan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari

Alokasi Dana Desa Rp77 Triliun Ditargetkan Perkuat Pengembangan Kopdes
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memproyeksikan alokasi Dana Desa mencapai Rp77 triliun pada tahun anggaran 2027 guna mempercepat transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas usaha Koperasi Desa (Kopdes) M
