BNPB Dukung Pembangunan 106 Sumur Bor di NTB, Perkuat Mitigasi Kekeringan

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pembangunan 106 sumur bor kepada pemerintah pusat sebagai langkah memperkuat penanganan bencana kekeringan di berbagai wilayah. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Jumat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan pembangunan satu titik sumur bor diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta hingga Rp350 juta, sehingga total kebutuhan anggaran untuk 106 titik diperkirakan mencapai sekitar Rp31,8 miliar.

Menurutnya, usulan tersebut masih akan diverifikasi kembali agar pembangunan benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan. Hal ini dilakukan karena tidak seluruh desa miskin ekstrem mengalami kesulitan air bersih, begitu pula sebaliknya, terdapat daerah yang tidak tergolong miskin ekstrem tetapi tetap mengalami kekeringan.

"Belum tentu miskin ekstrem terus tidak ada air. Walau pun tidak miskin ekstrem, kadang-kadang tidak ada air juga," ujar Sadimin.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan anggaran dapat berubah apabila lokasi pengeboran memiliki cadangan air yang melimpah sehingga memerlukan pembangunan jaringan distribusi air yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat saat ini berada pada peringkat keempat nasional sebagai daerah yang paling rawan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, pembangunan sumur bor dinilai menjadi solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

"Sebelum terjadi bencana, untuk kekeringan ini ada operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan. Kemudian membangun sumur-sumur bor bagi daerah yang dilanda kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki," kata Suharyanto.

BNPB menyatakan siap menindaklanjuti usulan pembangunan sumur bor tersebut. Untuk wilayah yang berdasarkan hasil kajian tidak memiliki cadangan air bawah tanah, penanganan kebutuhan air bersih akan dilakukan melalui distribusi menggunakan mobil tangki.

Selain itu, BNPB akan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk menentukan titik pengeboran yang paling sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pembangunan sumur bor dapat memberikan manfaat secara optimal.

"Untuk titik-titiknya kita akan berkoordinasi dengan masyarakat, yang paling tahu itu masyarakat terdampak. Setelah ini kita akan tindak lanjuti," ujar Suharyanto.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, BNPB, dan Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan sumur bor diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi kekeringan serta meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Barat.