BGN Tutup 1.300 Dapur MBG Tak Penuhi Standar, Test Kit Kimiawi Disiapkan Cegah Keracunan

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar. Penutupan dilakukan sejak Sudaryono menjabat Kepala BGN pada 22 Juli 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG, terutama setelah muncul kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, termasuk Berastagi, Sumatera Utara. BGN menegaskan dapur yang tidak mampu memenuhi sistem dan standar keamanan pangan tidak akan dipertahankan.

“Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono, dikutip Selasa (18/8/2026).

Menurut BGN, penguatan pengawasan diperlukan karena MBG menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat dalam skala luas. Keamanan makanan menjadi salah satu aspek yang harus dipastikan sejak pengadaan bahan baku, pengolahan hingga makanan dikonsumsi.

SPPG Akan Dilengkapi Test Kit Kimiawi

Selain melakukan penertiban dapur, BGN berencana memperkuat metode pemeriksaan makanan. Sudaryono menilai uji organoleptik yang mengandalkan pemeriksaan bau dan rasa belum cukup untuk mendeteksi seluruh potensi kontaminasi.

BGN karena itu menyiapkan penggunaan test kit kimiawi di setiap SPPG. Peralatan tersebut direncanakan untuk membantu mendeteksi kandungan berbahaya, termasuk arsenik, serta indikasi pembusukan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Metode penggunaan test kit tersebut disebut mengadopsi praktik pada SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri, yang dalam sumber berita disebut mencatatkan nol kasus keracunan.

Penguatan pemeriksaan di tingkat dapur diharapkan menjadi lapisan pengamanan tambahan sehingga makanan yang tidak memenuhi standar dapat diketahui sebelum sampai kepada penerima manfaat.

Personel BGN Juga Dievaluasi

Penegakan standar tidak hanya diterapkan terhadap SPPG. Sudaryono menyatakan personel BGN yang tidak mampu mengikuti standar kerja yang ditetapkan juga akan dievaluasi dan dapat dikenai tindakan administratif.

“Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” tegas Sudaryono.

Menurutnya, tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus melindungi mitra SPPG yang telah menjalankan operasional sesuai ketentuan.

Penutupan 1.300 SPPG, rencana penggunaan test kit kimiawi, serta evaluasi terhadap personel menjadi bagian dari upaya BGN menggeser fokus pengawasan MBG agar tidak hanya mengejar luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.

Langkah pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan sehingga risiko keracunan dapat ditekan dan pelaksanaan MBG berlangsung dengan standar keamanan pangan yang lebih ketat.