BGN Siapkan Skema Penyelesaian Tunggakan Mitra Dapur MBG, Pastikan Tidak Ada Pihak Dirugikan

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan tengah menyusun skema penyelesaian bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan yang disampaikan para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pertemuan dengan perwakilan APGI 3T di Kantor BGN, Sudaryono menegaskan bahwa BGN memandang para mitra sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program.

"Berbulan-bulan mereka menanti kepastian tanpa kejelasan. Para mitra datang membawa pesan, kita pantang mengabaikan," ujar Sudaryono melalui akun Instagram resminya, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, sebagai pimpinan BGN, dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan seluruh masukan dari para mitra sekaligus mencari solusi yang dapat memberikan kepastian bagi semua pihak.

"Tugas saya merangkul, mendengar saksama, lalu menyusun jalan keluar terbaik," katanya.

Sudaryono menegaskan bahwa hubungan antara BGN dan APGI 3T merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Oleh karena itu, setiap persoalan yang dihadapi mitra akan dijadikan dasar untuk memperkuat pelaksanaan program MBG ke depan.

BGN saat ini tengah merumuskan mekanisme penyelesaian yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian.

"Skema penyelesaian sedang dirumuskan agar tidak ada pihak menanggung rugi. APGI 3T adalah mitra kami," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APGI 3T menyampaikan aspirasi terkait kepastian pembayaran kerja sama. Mereka menjelaskan bahwa anggota asosiasi berasal dari berbagai daerah, seperti Aceh, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta telah menjadi mitra SPPG di wilayah 3T selama sekitar satu tahun.

Menanggapi hal tersebut, Sudaryono menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dipelajarinya sejak mulai menjabat sebagai Kepala BGN. Ia meminta waktu agar skema penyelesaian yang sedang disusun dapat segera diselesaikan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada para mitra.

"Kasih saya waktu. Yang bisa saya pastikan adalah bapak-ibu semua mungkin tidak bisa untung seperti apa yang diharapkan, tapi setidaknya bapak-ibu tidak dirugikan," kata Sudaryono.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh proses penyelesaian akan dilakukan secara transparan dan hasilnya akan disampaikan kepada para mitra.

"Skemanya lagi saya carikan. Ini direkam semua, Anda boleh rekam semua. Saya pertanggungjawabkan sebagai pimpinan di sini," tegasnya.

Di akhir pertemuan, Sudaryono meminta jajaran humas BGN untuk terus memberikan perkembangan informasi kepada para mitra mengenai proses penyusunan skema penyelesaian agar komunikasi tetap berjalan dengan baik.

Melalui penyusunan mekanisme penyelesaian tersebut, BGN berupaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dengan para pelaksana di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program sehingga layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap berjalan secara optimal.