BGN Percepat Aktivasi 1.700 Dapur MBG di Wilayah 3T

JAKARTA, 9 AGUSTUS 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar 1.700 dapur gizi telah teridentifikasi siap beroperasi dengan prioritas wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, Maluku Utara, serta daerah lain yang memiliki kebutuhan intervensi gizi tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data agar pembangunan dan pengoperasian SPPG diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan. Data kesiapan dapur dipadukan dengan data kesehatan untuk menentukan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan," ujar Sudaryono, Kamis (6/8/2026).

Menurut Sudaryono, pemerintah menginginkan perluasan layanan MBG di daerah tersebut dilakukan secara cepat dengan koordinasi antarkementerian dan lembaga sehingga masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dapat segera memperoleh pelayanan pemenuhan gizi.

Target Aktivasi Dipangkas Menjadi Satu Pekan

BGN mempercepat target penyelesaian dan aktivasi SPPG di wilayah prioritas dari sebelumnya sekitar satu bulan menjadi satu pekan. Kebijakan tersebut terutama diarahkan ke daerah yang masih menghadapi prevalensi stunting tinggi dan membutuhkan perluasan layanan pemenuhan gizi.

"Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata Sudaryono.

Penentuan lokasi dilakukan dengan memetakan berbagai data lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya melalui pemanfaatan data Kementerian Kesehatan yang kemudian dibandingkan dengan informasi mengenai kesiapan dapur SPPG di masing-masing wilayah.

"Dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap," jelasnya.

Sekitar 1.700 Dapur Siap Beroperasi

Hasil pemetaan tersebut mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur gizi yang telah siap untuk dioperasikan di berbagai wilayah dengan risiko stunting tinggi. BGN akan mengaktifkan fasilitas yang telah memenuhi kesiapan secara bertahap sehingga layanan MBG dapat segera menjangkau masyarakat.

"Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," ujar Sudaryono.

Percepatan SPPG di kawasan 3T diharapkan memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi, terutama pada masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan. Penempatan dapur berdasarkan tingkat kebutuhan juga menjadi bagian dari upaya memastikan sumber daya program diarahkan kepada wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar.

BGN sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa pihak yang mengklaim dapat membantu maupun mempercepat pengajuan pembukaan SPPG. Seluruh tahapan dilakukan melalui mekanisme dan sistem resmi untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas program. "Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," tegas Sudaryono.

BGN akan melanjutkan pemetaan, verifikasi kesiapan, dan aktivasi SPPG secara bertahap dengan memprioritaskan Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan kawasan 3T lainnya. Percepatan tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan Program MBG sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan gizi dan menekan prevalensi stunting di wilayah yang membutuhkan.