BGN Optimalkan MBG 2027 dengan Anggaran Rp240 Triliun, Wilayah 3T Jadi Prioritas

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan dioptimalkan melalui penataan tata kelola, efisiensi anggaran, integrasi data penerima manfaat, serta perluasan pelayanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah tersebut dilakukan seiring rencana pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027 untuk pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan program yang telah berjalan akan ditata agar pelaksanaannya semakin tertib dan sesuai dengan sistem yang ditetapkan.

“Ya, kita optimalkan. Jadi yang sekarang jalan kita pastikan itu kemudian tertib, ya sesuai tertib,” kata Sudaryono, Rabu (19/8/2026).

Data Penerima Manfaat Terintegrasi

Menurut Sudaryono, salah satu instrumen untuk meningkatkan ketepatan pelaksanaan MBG adalah integrasi data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

BGN telah menghubungkan data dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dapodik, Kementerian Agama, BKKBN, serta Kementerian Kesehatan.

“Kan kita semua data sudah connect semua antara Dikdasmen, Dapodik, kemudian Kementerian Agama, kemudian juga di BKKBN, Kementerian Kesehatan, kita sudah connect semua,” ujarnya.

Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat basis data pelaksanaan MBG sehingga distribusi program dapat disesuaikan dengan sasaran penerima manfaat.

Sekitar 1.700 Dapur Disiapkan untuk Wilayah 3T

Selain memperbaiki pelaksanaan program yang sudah berjalan, BGN memberikan perhatian khusus terhadap perluasan layanan MBG di wilayah 3T.

Saat ini, sekitar 1.700 dapur telah dibangun dan teridentifikasi untuk mendukung pelaksanaan program di wilayah tersebut. Penambahan dapur akan dilakukan secara bertahap mengikuti tahapan dan ketentuan BGN.

Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias di Sumatera Utara.

BGN bahkan telah mengidentifikasi 284 dapur yang siap dibuka di sejumlah wilayah tersebut.

“Bahkan kami sebetulnya sudah keinginan kemarin dari minggu lalu tuh pengen segera dibuka, ada yang kami identifikasi 284 yang siap di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, ada sebagian kecil di Pulau Nias di Sumatera Utara yang kita mau buka,” kata Sudaryono.

Pembukaan Dapur Tunggu Regulasi Internal

Meski ratusan dapur telah teridentifikasi siap beroperasi, BGN belum langsung membuka seluruh fasilitas tersebut. Pengoperasian masih menunggu penyelesaian regulasi internal sebagai dasar pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan dapur beroperasi sesuai ketentuan sejak awal, termasuk dalam tata kelola dan pelaksanaan pelayanan kepada penerima manfaat.

Dengan dukungan anggaran sekitar Rp240 triliun pada RAPBN 2027, optimalisasi MBG diarahkan tidak hanya pada perluasan cakupan, tetapi juga pada ketertiban pelaksanaan, efisiensi anggaran, akurasi data, dan pemerataan pelayanan hingga wilayah 3T.