Bea Cukai dan TNI-Polri Perkuat Pengawasan, Apel Gabungan Digelar di Perbatasan Nunukan

Nunukan -- Pemerintah melalui Bea Cukai bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah menggelar apel pasukan di Mako Lanal Nunukan, Senin (27/4/2026), guna memperkuat pengawasan dan pemberantasan penyelundupan di wilayah perbatasan Nunukan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Nunukan Rommy Heryadi sebagai langkah strategis menghadapi maraknya kejahatan lintas negara.

Dalam sambutannya, Rommy menegaskan apel gelar pasukan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesiapan nyata aparat dalam mengantisipasi ancaman penyelundupan.
“Penyelundupan bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga ancaman bagi kedaulatan negara dan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa posisi geografis Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan wilayah ini rawan terhadap aktivitas ilegal. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat pengawasan.
“Ke depan, pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penindakan lebih efektif,” kata Rommy.

Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan pendekatan terpadu antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan penyelundupan.

Secara historis, wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, khususnya Nunukan, menjadi jalur strategis perdagangan sekaligus rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti penyelundupan barang konsumsi, rokok, obat-obatan, hingga suku cadang kendaraan. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Dari sisi dampak, penguatan pengawasan di perbatasan diharapkan mampu menekan peredaran barang ilegal, melindungi industri dalam negeri, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Selain itu, langkah ini juga berkontribusi pada peningkatan rasa aman masyarakat di wilayah perbatasan.

Sebagai tindak lanjut, aparat akan meningkatkan patroli di titik rawan, memperkuat koordinasi pertukaran data antarinstansi, serta melakukan pelatihan peningkatan kapasitas personel dalam mendeteksi dan menangani penyelundupan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengamanan wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi nasional menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.