Anggota DPD RI Dorong Papua Barat Daya Jadi Percontohan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

SORONG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendorong Papua Barat Daya menjadi daerah percontohan percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Upaya tersebut akan dikawal melalui sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait.

Pernyataan itu disampaikan Paul usai mengikuti pertemuan antara DPD RI Komite I, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu. Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis yang akan diprioritaskan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

"Kami akan mengatur jalur langsung kepada Presiden dan kementerian/lembaga karena Komite Eksekutif Papua diberikan kewenangan untuk mempercepat program-program pembangunan," kata Paul.

Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi model percepatan pembangunan di wilayah Papua. Selain memiliki posisi geografis yang strategis, daerah ini juga didukung akses transportasi laut, darat, dan udara yang dinilai dapat mempercepat pengembangan berbagai sektor.

"Harapan kami ada bukti nyata, ada kerja nyata, ada kerja sama dan sama-sama bekerja. Itu yang penting untuk membangun Papua Barat Daya," ujarnya.

Paul menjelaskan, berbagai usulan pembangunan dari pemerintah daerah akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, Menteri Sekretaris Negara, hingga Presiden agar dapat diterjemahkan menjadi program prioritas yang memperoleh dukungan pemerintah pusat.

Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini terus mendorong percepatan pembangunan di Papua sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, Paul menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya keterbatasan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi akibat adanya kawasan konservasi dan hutan lindung di sejumlah wilayah Papua.

"Di Papua banyak wilayah yang masuk kawasan konservasi, laut dikonservasi, hutan lindung juga ada. Sementara masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja dan mengembangkan ekonomi," katanya.

Karena itu, bersama Komite Eksekutif Papua, pihaknya akan terus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua Barat Daya.

"Papua Barat Daya terlalu bagus untuk tidak dikembangkan. Kami ingin daerah ini menjadi kota termaju di Tanah Papua dan salah satu wilayah unggulan di Indonesia Timur," ujar Paul.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, percepatan pembangunan di Papua Barat Daya diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan provinsi tersebut sebagai salah satu pusat pembangunan dan kawasan strategis di Indonesia Timur.