Anggaran Pendidikan RAPBN 2027 Capai Rp820,9 Triliun Sekitar Rp240 Triliun Dialokasikan untuk MBG

JAKARTA, 14 AGUSTUS 2026 — Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp240 triliun atau 29,24 persen dialokasikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi MBG dalam anggaran pendidikan diarahkan untuk intervensi gizi pelajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Sekitar Rp240 triliun MBG [setara 29,24% dari total anggaran pendidikan 2027],” kata Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Anggaran pendidikan 2027 tersebut meningkat 13,9 persen secara tahunan dibandingkan outlook 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp720,8 triliun.

Anggaran Pendidikan Disalurkan Melalui Tiga Pos

Postur anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 terbagi melalui tiga saluran utama. Belanja Pemerintah Pusat memperoleh alokasi Rp490,7 triliun, Transfer ke Daerah sebesar Rp277,1 triliun, serta pos pembiayaan sebesar Rp53 triliun.

Selain MBG, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 22,1 juta siswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa.

Pada pendidikan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disiapkan bagi 1,1 juta mahasiswa, sedangkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD menyasar 6,3 juta peserta didik.

Pemerintah juga merencanakan revitalisasi 12.215 sekolah dan madrasah, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda terintegrasi, pembangunan 100 Sekolah Rujukan, serta operasional 166 Sekolah Rujukan yang telah tersedia.

Tunjangan Guru Masuk Prioritas

RAPBN 2027 turut menyediakan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS disiapkan bagi 1,3 juta guru, sedangkan TPG Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) ditujukan kepada 1,7 juta guru.

Pemerintah juga mengalokasikan Tambahan Penghasilan ASND bagi sekitar 20,7 ribu guru. Alokasi pendidikan lainnya digunakan untuk mendukung beasiswa LPDP serta BOP bagi 148 museum dan taman budaya.

MK Minta Anggaran MBG Dipisahkan

Pengalokasian MBG melalui anggaran pendidikan berlangsung di tengah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait komponen anggaran pendidikan dalam APBN.

Dalam Putusan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Mahkamah menyatakan ketentuan terkait MBG dalam anggaran pendidikan dapat tetap berlaku untuk APBN 2026. Namun, untuk tahun anggaran berikutnya, MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

“Pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama 2 [dua] tahun sejak Putusan a quo diucapkan,” demikian amar putusan MK sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

RAPBN 2027 Masih Alokasikan Rp240 Triliun untuk MBG

Dengan ketentuan tersebut, RAPBN 2027 masih mencantumkan sekitar Rp240 triliun anggaran MBG dalam postur pendidikan. Nilainya setara sekitar 29,24 persen dari total anggaran pendidikan Rp820,9 triliun.

Sementara itu, putusan MK menetapkan batas waktu pemisahan anggaran tersebut paling lambat pada APBN 2028. Dengan demikian, penyusunan postur anggaran selanjutnya perlu menyesuaikan ketentuan tersebut.

RAPBN 2027 masih akan melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027, termasuk pembahasan mengenai rincian anggaran pendidikan dan pembiayaan program MBG.