Akademisi Apresiasi Program Kampung Nelayan Merah Putih, Dinilai Perkuat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

JAKARTA – Program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan modernisasi armada perikanan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pembangunan sektor kelautan secara berkelanjutan.

Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi, M.Pd, mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan implementasi nyata dari visi Ekonomi Biru yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, target pengoperasian 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan pesisir.

"Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud paling konkret dari visi ekonomi kerakyatan yang dijalankan Presiden Prabowo. Target 1.000 kampung nelayan yang harus beroperasi sampai akhir 2026 bukan angka yang dicetuskan tanpa perhitungan. Ini adalah komitmen negara untuk memodernisasi desa pesisir secara serentak, dari infrastruktur, sarana perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusianya," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).

Selain pengembangan kawasan pesisir, Dr. Iswadi juga menilai program modernisasi armada perikanan nasional sebagai langkah penting dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern secara bertahap hingga 2028 guna mendukung peningkatan produktivitas nelayan.

"Membangun 1.582 kapal ikan modern dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan adalah keputusan besar yang menunjukkan kesungguhan pemerintah. Sebagian besar akan berkapasitas 30 gross ton, yang berarti nelayan kita didorong naik kelas, dari perikanan skala kecil menuju perikanan produktif yang mampu bersaing," katanya.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran kapal melalui koperasi nelayan dinilai mampu menciptakan tata kelola bantuan yang lebih terorganisasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat pesisir.

Dr. Iswadi juga mengapresiasi pendekatan kelembagaan yang diterapkan pemerintah melalui pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, model tersebut memperkuat posisi nelayan sebagai pelaku utama pembangunan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

"Yang paling saya apresiasi adalah pola kelembagaannya. Penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Koperasi Desa Merah Putih adalah pendekatan yang sangat cerdas. Ini memastikan nelayan menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan," ungkapnya.

Di bidang regulasi, ia menilai pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap awak kapal perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 yang mengatur perlindungan bagi awak kapal perikanan sesuai standar internasional.

"Ratifikasi Konvensi ILO 188 lewat Perpres 25 Tahun 2026 adalah langkah besar. Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia bekerja tanpa payung hukum perlindungan yang setara dengan standar internasional. Presiden Prabowo mengubah itu dengan tanda tangan Perpres," ujarnya.

Menurut Dr. Iswadi, keberpihakan pemerintah terhadap sektor kelautan juga tercermin dari target program yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 6 juta nelayan, atau lebih dari 20 juta jiwa jika memperhitungkan anggota keluarga mereka.

"Presiden berbicara tentang 6 juta nelayan yang hidupnya akan diperbaiki, dan lebih dari 20 juta jiwa rakyat Indonesia yang akan sejahtera bila kita hitung dengan anak dan istri mereka. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah komitmen politik yang berorientasi pada manusia," tegasnya.

Ia menilai berbagai kebijakan yang telah dijalankan menunjukkan bahwa konsep Ekonomi Biru telah diwujudkan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi armada perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, serta perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor kelautan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.