50 hingga 100 Sekolah Rakyat Baru Mulai Beroperasi Akhir Agustus 2026

TANGERANG, 8 AGUSTUS 2026 — Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 hingga 100 unit bangunan baru Sekolah Rakyat mulai aktif beroperasi di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2026 atau setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan percepatan pengoperasian dilakukan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat segera memperoleh akses pendidikan tanpa harus menunggu seluruh pembangunan gedung permanen selesai.

"Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia," kata Teddy di Tangerang, Sabtu (8/8/2026).

Pemerintah menerapkan konsep Sekolah Rakyat Rintisan sebagai solusi sementara selama pembangunan fasilitas permanen berlangsung. Menurut Teddy, pembangunan gedung baru membutuhkan waktu sekitar satu tahun, sedangkan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang menjadi sasaran program tidak dapat ditunda hingga seluruh infrastruktur tersebut selesai.

"Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun. Tapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera. Makanya ada yang rintisan. Tahun lalu awal sudah terlaksana, ini dilanjutkan," ujarnya.

Sekolah Rakyat Tekan Angka Putus Sekolah

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang diarahkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk mereka yang sebelumnya mengalami putus sekolah atau menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dilaksanakan dengan Kementerian Sosial sebagai kementerian yang memimpin pelaksanaannya.

Khusus di Provinsi Banten, Teddy mengatakan pemerintah akan menghadirkan dua sekolah baru serta enam Sekolah Rakyat dengan format rintisan. Pengembangan fasilitas tersebut menjadi bagian dari perluasan program agar layanan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak anak dari kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Keberadaan sekolah rintisan memungkinkan proses pendidikan berjalan lebih cepat sembari pemerintah menyelesaikan pembangunan fasilitas permanen. Dengan pola tersebut, pembangunan infrastruktur dan penerimaan peserta didik dapat berjalan secara paralel sehingga anak-anak tidak kehilangan waktu belajar.

Target Lebih dari 150 Ribu Siswa pada 2027

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti Program Sekolah Rakyat pada 2027. Saat ini, jumlah peserta didik yang telah masuk program tersebut mencapai lebih dari 43.000 orang.

"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," kata Saifullah Yusuf.

Peningkatan kapasitas menjadi lebih dari 150.000 siswa akan bergantung pada penyelesaian pembangunan gedung permanen di berbagai daerah. Dengan kapasitas sekolah yang semakin besar, pemerintah menargetkan jangkauan program dapat diperluas secara bertahap kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.

Pemerintah Perluas Sekolah Rakyat ke Daerah

Pengoperasian 50 hingga 100 sekolah baru pada akhir Agustus menjadi bagian dari tahapan perluasan Sekolah Rakyat secara nasional. Pemerintah menggunakan sekolah rintisan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek sekaligus menyiapkan gedung permanen sebagai fasilitas pendidikan jangka panjang.

Program tersebut diharapkan membantu menekan angka putus sekolah dengan menyediakan pendidikan, fasilitas belajar, serta dukungan kebutuhan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera. Keberadaan sekolah di berbagai kabupaten dan kota juga ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tanpa menjadikan keterbatasan ekonomi keluarga sebagai penghalang anak memperoleh layanan pendidikan.

Pemerintah akan melanjutkan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah hingga kapasitas program meningkat menjadi lebih dari 150.000 peserta didik pada 2027. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat permanen sehingga akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat semakin luas dan berkelanjutan.