Lebak – Warga Kabupaten Lebak, Banten, menyatakan dukungan terhadap wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan yang muncul seiring penataan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan, serta membuat penyajian makanan lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.
Dukungan itu disampaikan sejumlah warga di Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Sabtu (6/6/2026). Mereka menilai penyediaan makanan langsung di lingkungan sekolah dapat membuat program MBG berjalan lebih efektif dibandingkan sistem distribusi dari dapur terpusat.
Warga Kecamatan Warunggunung, Halili (56), mengatakan makanan yang dimasak langsung di sekolah memiliki tingkat kesegaran yang lebih baik karena dapat segera dikonsumsi oleh siswa pada hari yang sama. Menurutnya, sistem tersebut juga dapat mengurangi risiko makanan rusak atau basi selama proses distribusi.
“Kalau dimasak di sekolah, makanan bisa langsung dikonsumsi siswa pada hari itu juga. Risiko makanan basi bisa diminimalisir karena proses memasak dan penyajian dilakukan dalam waktu yang berdekatan,” ujar Halili.
Selain menjaga kualitas makanan, Halili menilai keterlibatan pihak sekolah dalam proses penyediaan makanan akan mempermudah pengawasan terhadap standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi. Guru maupun pengelola sekolah dapat memantau langsung proses pengolahan hingga distribusi kepada siswa.
Menurutnya, sistem kantin sekolah juga memberikan ruang untuk menyesuaikan menu dengan preferensi peserta didik melalui evaluasi berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi makanan terbuang akibat tidak sesuai dengan selera siswa.
“Kalau menu disiapkan di sekolah, siswa bisa ditanya makanan apa yang mereka sukai. Dengan begitu, makanan yang disajikan lebih sesuai dan tidak banyak yang terbuang,” katanya.
Halili menambahkan, penggunaan kantin sekolah sebagai SPPG berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran. Kebutuhan bahan pangan dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah sehingga pengadaan bahan baku menjadi lebih terukur.
“Kalau jumlah murid sudah diketahui, kebutuhan beras, lauk, dan sayur bisa diperkirakan dengan lebih tepat. Dari sisi anggaran dan pilihan menu juga lebih mudah dikontrol,” ujarnya.
Pendapat serupa disampaikan warga Kecamatan Cibadak, Kusnadi (43). Ia menilai penyediaan makanan langsung di sekolah dapat mengurangi kemungkinan siswa menolak makanan yang diberikan karena menu dapat lebih mudah disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka.
“Kalau makanan disiapkan di sekolah, pengawasan lebih mudah dilakukan. Menu juga bisa disesuaikan sehingga kemungkinan makanan ditolak siswa menjadi lebih kecil,” kata Kusnadi.
Wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan MBG muncul setelah pimpinan baru Badan Gizi Nasional menyatakan akan melakukan optimalisasi sarana yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas lainnya. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat pemerataan manfaat, terutama di daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan gizi.
Secara nasional, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, mencegah stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola, efisiensi anggaran, dan sistem distribusi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Apabila kebijakan pemanfaatan kantin sekolah sebagai SPPG diterapkan, masyarakat berharap pemerintah memastikan seluruh kantin memenuhi standar higiene, sanitasi, keamanan pangan, serta kecukupan gizi yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan kualitas layanan, sistem tersebut dinilai berpotensi mengurangi pemborosan makanan, menekan biaya distribusi, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat sekolah.
Ke depan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional akan terus mengevaluasi berbagai skema pelaksanaan MBG, termasuk pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di lingkungan sekolah, guna memastikan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
