JAKARTA, 30 April 2026 — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Anggota Komite Eksekutif Pembangunan Otonomi Khusus Papua Ari Sihasale dan Nia Sihasale Zulkarnaen di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (30/4/2026), guna membahas penguatan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan di Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Ari Sihasale menyampaikan pengalaman langsung saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 75 di Papua. Ia menggambarkan antusiasme dan haru para siswa yang kini mendapatkan akses pendidikan layak. “Ketika kami berada di SRT 75 Papua, kami berbincang dengan mereka, ada yang sampai menangis karena terharu bisa bersekolah di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Senada, Nia Sihasale Zulkarnaen menuturkan perubahan signifikan yang dirasakan siswa, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. “Ini baju dalam juga dikasih,” ucapnya menirukan cerita salah satu siswa, seraya menambahkan bahwa anak-anak bahkan berharap kunjungan Presiden ke sekolah mereka.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemiskinan struktural melalui pendekatan terintegrasi. “Anak-anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, bahkan rumahnya dibangun,” kata Agus Jabo.
Ia menyebut program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup pemberdayaan keluarga dan perbaikan hunian. Agus Jabo mencontohkan kisah seorang siswa di Makassar yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah melalui skema filantropi. “Sekolah Rakyat ini menjadi jembatan emas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Jabo menjelaskan bahwa Kementerian Sosial juga menyediakan fasilitas rehabilitasi melalui sentra sosial bagi siswa dengan kebutuhan khusus. “Saat anak-anak ada yang membutuhkan penanganan khusus, bisa dilakukan rehabilitasi dahulu lalu kembali bersekolah,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, terutama di wilayah tertinggal seperti Papua. Selama ini, keterbatasan akses, fasilitas, dan kondisi ekonomi menjadi hambatan utama anak-anak untuk mengenyam pendidikan.
Saat ini, terdapat enam Sekolah Rakyat rintisan di Papua, yakni SRMA 29 Jayapura, SRT 75 Jayapura, SRMA 41 Biak Numfor, SRMA 42 Sami, SRT 77 Merauke, dan SRT 78 Mimika. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.
Dari sisi dampak, program ini dinilai berpotensi mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua serta menekan angka kemiskinan antargenerasi. Pendekatan terpadu antara pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan perbaikan hunian menjadi model intervensi sosial yang lebih komprehensif.
Di akhir pertemuan, Ari Sihasale menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan program tersebut di Papua, termasuk di wilayah terpencil. “Kami siap ikut, ke pegunungan pun kami siap,” tegasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan terus memperluas cakupan Sekolah Rakyat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak anak di daerah tertinggal.
