BATAM — TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam nasional dengan menggagalkan upaya penyelundupan mineral ilegal di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan 25 kontainer berisi mineral yang diduga melanggar ketentuan ekspor dan tata niaga pertambangan.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil operasi KRI Kujang-642 yang diperbantukan kepada Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I pada 17 Mei 2026.
“Dari hasil pendalaman ditemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan tata niaga ekspor minerba yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional,” ujar Denih dalam keterangan resminya, Kamis (28/5/2026).
Menurut Denih, keberhasilan tersebut menjadi bukti kesiapsiagaan TNI AL dalam menjalankan tugas menjaga wilayah perairan Indonesia dari berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Selain menjaga keamanan laut, TNI AL juga berperan aktif dalam mengamankan aset strategis bangsa agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Sebagai tindak lanjut, TNI AL bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan yang diamankan di Dermaga Kodaeral IV Batam pada 26 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen ekspor dengan isi muatan yang akan dikirim keluar negeri.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menjelaskan bahwa tim gabungan membuka 15 dari total 25 kontainer guna mencocokkan dokumen ekspor dengan jenis material yang ditemukan di lapangan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antarinstansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi negara,” kata Richard.
Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan awal masih akan dikaji lebih lanjut untuk menentukan jenis pelanggaran dan langkah hukum yang akan ditempuh oleh aparat penegak hukum.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian penting karena mineral strategis memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan besar dalam mendukung hilirisasi industri nasional. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas mineral guna memastikan nilai tambah sumber daya alam dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Keberhasilan operasi tersebut juga memperlihatkan kuatnya sinergi antara TNI, Kejaksaan Agung, Satgas PKH, Bea Cukai, dan instansi terkait dalam menjaga tata kelola sumber daya alam yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Di tengah upaya pemerintah mempercepat industrialisasi dan hilirisasi mineral, langkah tegas terhadap praktik penyelundupan dinilai sangat penting untuk mencegah kebocoran penerimaan negara, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga kredibilitas Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di jalur laut dan kawasan perbatasan guna mencegah berbagai bentuk penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Hasil penyelidikan terhadap kasus ini akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
