JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi mulai aktif di Indonesia pada Juni 2026 hingga sekitar Maret–Mei 2027.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fatani, mengatakan fenomena El Nino yang akan terjadi diperkirakan memiliki intensitas moderat hingga kuat dan berpotensi memperpanjang musim kemarau di Indonesia.
“Jadi, kalau tahun ini aktif, akan berakhir kira-kira di bulan Maret sampai bulan Mei di tahun 2027,” ujar Faisal di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Faisal, Presiden Prabowo telah menginstruksikan BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) di berbagai wilayah Indonesia guna mengantisipasi dampak kemarau yang bertepatan dengan El Nino.
“Bapak Presiden itu memberikan instruksi, memberikan direktif kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia agar kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.
BMKG menyebut operasi modifikasi cuaca akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan air di waduk, embung, dan kawasan tangkapan air.
Langkah tersebut dinilai penting karena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam rata-rata 30 tahun terakhir.
Faisal menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Selain potensi kekeringan, BMKG juga mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan.
Enam provinsi menjadi fokus pengawasan pemerintah, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki kawasan lahan gambut luas.
“Tentu saja, jadi ada enam provinsi yang kita fokuskan sekarang, yang kita jaga agar karhutla ini dapat bisa kita kendalikan,” ujar Faisal.
BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini melakukan pemetaan hotspot atau titik panas di wilayah rawan kebakaran sebagai langkah pencegahan dini.
Pendekatan penanganan disebut lebih menitikberatkan pada upaya preventif dibandingkan pemadaman setelah kebakaran terjadi.
BMKG juga memanfaatkan data kondisi air tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menentukan kawasan gambut yang rawan terbakar.
Jika muka air tanah turun melewati batas tertentu, pemerintah akan segera melakukan operasi modifikasi cuaca guna meningkatkan kelembapan lahan gambut.
Menurut Faisal, strategi pencegahan tersebut terbukti mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan dibandingkan periode sebelumnya.
“Sekarang kalau dilihat dari tahun 2015, data menunjukkan ada penurunan signifikan karena memang kita mengubah paradigmanya menjadi lebih preventif,” ujarnya.
Pemerintah menilai langkah antisipasi terhadap El Nino menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, serta meminimalkan risiko bencana lingkungan selama musim kemarau mendatang.
