MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah memfokuskan penyelesaian pembangunan sekitar 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar dapat mulai beroperasi pada Oktober 2026. Program tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi desa, distribusi bantuan pemerintah, sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal TNI M. Yusuf, Makassar, Sabtu. Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian koperasi agar dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan target awal pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan koperasi yang siap beroperasi terlebih dahulu. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi yang masuk tahap pertama telah selesai pada September dan mulai melayani masyarakat pada Oktober 2026.
“Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa,” katanya.
Zulkifli Hasan menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat berbagai layanan masyarakat di tingkat desa. Selain sebagai tempat distribusi bantuan sosial, koperasi juga akan melayani penyaluran pupuk bersubsidi, gas bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembayaran listrik dan telepon, hingga berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.
“Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes,” ujarnya.
Selain menjalankan fungsi pelayanan, Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian, perkebunan, maupun perikanan masyarakat. Skema tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sehingga petani dan nelayan memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan serta meningkatkan nilai tambah produk desa.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi yang terintegrasi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi distribusi berbagai program, memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, sekaligus memperkuat pemberdayaan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan pemerintah daerah siap mendukung implementasi program tersebut dan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme operasional maupun penetapan jumlah koperasi yang akan dijalankan di masing-masing daerah.
Saat ini, sebanyak 3.059 pengurus dan manajemen Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari persiapan operasional koperasi.
Ke depan, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan dan penguatan kelembagaan koperasi hingga September 2026, sebelum seluruh Koperasi Desa Merah Putih tahap pertama mulai beroperasi pada Oktober. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebagai dasar pengembangan jaringan koperasi secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.
