JAKARTA, 10 Mei 2026 — Ekonom Center for Strategic and International Studies, Riandy Laksono, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, asalkan dijalankan dengan tata kelola yang adaptif, efisien, dan transparan.
Riandy mengatakan perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menunjukkan capaian signifikan. Dari target 30 ribu dapur MBG secara nasional, sekitar 27 ribu unit atau 90 persen disebut telah siap beroperasi.
“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5/2026).
Menurut dia, keberadaan dapur MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan bahan pangan lokal, hingga perputaran ekonomi di tingkat desa dan pasar tradisional.
Meski demikian, Riandy menilai pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan stabilitas fiskal nasional. Salah satu opsi yang dinilai dapat dilakukan adalah penyesuaian frekuensi pemberian makanan tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit Indonesia terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut lebih aman dibanding memangkas cakupan wilayah atau membatasi program hanya bagi kelompok masyarakat tertentu. Dengan cara itu, manfaat ekonomi bagi pekerja dapur MBG dan pemasok bahan pangan tetap dapat dipertahankan.
Selain aspek efisiensi anggaran, Riandy juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas nutrisi dan transparansi pengelolaan program. Menurutnya, penguatan mekanisme inspeksi lapangan perlu dilakukan agar setiap anggaran yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi.
“Pemerintah perlu memperkuat pola sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga,” ujarnya.
Riandy menambahkan program MBG dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Namun, ia mengingatkan target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan satu program.
“Untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, namun perlu ada sektor-sektor lain yang harus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala SPPG Kadiwano di Sumba Barat Daya, Edwin Putra Kadege, mengatakan operasional dapur MBG di wilayahnya telah memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar.
Menurut Edwin, dapur MBG yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari 15 sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
“Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi,” katanya.
Ia menambahkan keberadaan dapur MBG juga membuka peluang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga di sekitar wilayah operasional dapur.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama siswa sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan terus memperkuat sistem distribusi pangan, pengawasan kualitas layanan dapur, serta integrasi program dengan sektor pertanian dan UMKM agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
