JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dinilai sebagian responden memuat pertanyaan lebih rinci dibanding pelaksanaan sebelumnya. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam pelaksanaan sensus di lapangan, petugas mendata berbagai informasi usaha secara komprehensif, mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, sarana produksi, hingga aset yang dimiliki. Sejumlah pelaku usaha menilai pertanyaan tersebut cukup mendalam dan menyentuh informasi internal usaha sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data.
Menanggapi hal tersebut, BPS menjelaskan bahwa instrumen pendataan yang lebih rinci merupakan kebutuhan metodologis agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian nasional. Pendataan yang hanya mencatat keberadaan suatu usaha tanpa informasi pendukung dinilai tidak cukup untuk menghasilkan statistik yang berkualitas.
Melalui data yang lebih detail, pemerintah dapat membedakan karakteristik setiap unit usaha sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, usaha konveksi berskala rumah tangga dengan satu mesin jahit memiliki kebutuhan pengembangan yang berbeda dibandingkan industri konveksi dengan puluhan tenaga kerja. Demikian pula pelaku usaha perdagangan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku usaha berbasis digital.
BPS menjelaskan bahwa variabel-variabel tersebut sengaja dirancang untuk memetakan kapasitas usaha secara objektif sehingga pemerintah dapat menyusun program pemberdayaan, pembiayaan, hingga pengembangan sektor usaha berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 juga mengintegrasikan data pelaku usaha dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perekonomian Indonesia, baik pada tingkat mikro maupun makro.
“Sensus Ekonomi 2026 dirancang lebih komprehensif. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh,” demikian keterangan resmi BPS.
BPS juga menegaskan bahwa pencatatan aset dalam sensus tidak dimaksudkan untuk menilai kekayaan pribadi maupun menjadi dasar penetapan kewajiban perpajakan. Informasi tersebut semata-mata digunakan untuk memetakan struktur dan kapasitas ekonomi berbagai sektor usaha.
Selain itu, masyarakat diminta tidak khawatir mengenai keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Seluruh informasi responden dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi negara.
BPS memastikan data individu maupun data usaha secara perorangan tidak akan dipublikasikan ataupun diserahkan kepada pihak lain. Dengan dukungan data yang akurat dan terpercaya, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
