JAKARTA — Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog mempercepat distribusi bantuan pangan berupa minyak goreng rakyat Minyakita di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya guna mengantisipasi lonjakan harga pangan dan menekan inflasi, Minggu (24/5/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari program intervensi pangan nasional yang diperpanjang pemerintah hingga Juni 2026 melalui keputusan Rapat Koordinasi Teknis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Perpanjangan dilakukan karena realisasi penyaluran bantuan pangan hingga kini baru mencapai sekitar 34 persen dari total target nasional.
Secara nasional, pemerintah menargetkan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS dan P3KE.
Total distribusi Minyakita ditargetkan mencapai 132,9 ribu kiloliter hingga pertengahan 2026 untuk membantu menjaga stabilitas harga di pasar.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan pada periode Mei hingga Juni.
“Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan bantuan pangan diperpanjang sampai Juni,” ujarnya.
Hingga 20 Mei 2026, distribusi Minyakita tercatat baru mencapai 46,2 ribu kiloliter kepada sekitar 11,5 juta KPM, sehingga masih tersisa sekitar 86,8 ribu kiloliter yang harus disalurkan.
Melalui program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat dijadwalkan menerima bantuan berupa empat liter minyak goreng dan 20 kilogram beras.
Bapanas memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masih dalam kondisi aman. Saat ini Bulog mengelola sekitar 89 ribu kiloliter stok minyak goreng, sementara ID FOOD mengelola sekitar 700 kiloliter.
Ketut mengatakan distribusi di wilayah DKI Jakarta hingga Banten akan difokuskan langsung melalui Bulog untuk memastikan penyaluran lebih efektif.
“Kalau bisa dikeluarkan serentak Mei sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita,” katanya.
Ia juga memastikan distribusi Domestic Market Obligation (DMO) dari sepuluh produsen Minyakita akan diarahkan langsung ke Bulog.
“Jadi tidak lagi ke distributor lain,” ujarnya.
Program bantuan pangan tersebut juga mulai berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kuala Kapuas.
Pelaksana Tugas Camat Bataguh, Dino Aries Fahrizal, mengimbau masyarakat agar waspada terhadap informasi hoaks terkait pendaftaran bantuan sosial di media sosial.
Ia juga meminta masyarakat melapor apabila kualitas bantuan beras yang diterima tidak layak.
“Penerima berhak melapor ke petugas desa atau Bulog jika beras yang diterima kurang baik kualitasnya seperti berkutu, berbau, atau jumlah kurang untuk mendapatkan penggantian,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Pulau Kupang, Erliansyah, menyebut sebanyak 1.018 keluarga penerima manfaat di wilayahnya menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng.
Menurutnya, koordinasi dengan ketua RT dilakukan untuk membantu kelancaran distribusi, terutama bagi warga lanjut usia dan masyarakat yang tinggal di wilayah seberang dengan akses transportasi terbatas.
