BENER MERIAH – Satuan Tugas (Satgas) DPRA Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) bersama Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi di Kampung Wih Porak, Kabupaten Bener Meriah, Minggu (5/7/2026), guna mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Alternatif Uwerlah. Jalur Simpang Lancang–Simpang Werlah tersebut kini menjadi akses utama distribusi logistik menuju wilayah Tengah Aceh setelah Jalan Arteri Enang-Enang terputus akibat bencana.
Rapat koordinasi dihadiri Satgas DPRA Percepatan Rehab Rekon, Tenaga Ahli Kemendagri, pemerintah kampung, serta perwakilan masyarakat. Pertemuan difokuskan pada penyelesaian berbagai kendala pembangunan, termasuk persoalan ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak proyek peningkatan jalan agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan hak-hak warga.
Satgas DPRA Percepatan Rehab Rekon, Rahmudinsyah, S.Sos, menegaskan bahwa keberadaan jalan alternatif tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah terdampak.
“Akses ini sangat vital dalam kondisi pascabencana. Distribusi sembako dan logistik masyarakat sangat bergantung pada jalan ini,” ujar Rahmudinsyah.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi juga membahas tindak lanjut Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Str tanggal 19 Maret 2024 yang berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat.
“Kami di DPRA dan Satgas PRR Kemendagri hadir sebagai fasilitator agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tetapi tetap tidak menimbulkan persoalan atau konflik baru di tengah masyarakat,” katanya.
Tenaga Ahli Kemendagri Satgas Percepatan Rehab Rekon Aceh, Zam Zam Mubarak, menegaskan pembangunan Jalan Alternatif Uwerlah merupakan salah satu prioritas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh karena memiliki fungsi strategis sebagai jalur distribusi logistik.
“Peningkatan jalan ini sangat prioritas karena menjadi urat nadi logistik masyarakat. Namun seluruh proses harus berjalan secara clear and clean, terutama terkait status lahan dan pemenuhan hak-hak masyarakat,” tegas Zam Zam.
Pembangunan Jalan Alternatif Uwerlah menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bertujuan memulihkan konektivitas wilayah. Jalur tersebut berfungsi sebagai akses utama sementara untuk menghubungkan kawasan Tengah Aceh, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung distribusi bahan pokok, mobilitas masyarakat, serta aktivitas pelayanan publik selama proses pemulihan berlangsung.
Percepatan penyelesaian infrastruktur tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran rantai pasok logistik, menekan biaya distribusi, mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap berbagai layanan dasar. Di sisi lain, penyelesaian aspek hukum dan sosial, khususnya terkait hak masyarakat atas lahan, diharapkan menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kondusivitas selama pelaksanaan proyek.
Pemerintah bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Alternatif Uwerlah. Langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi jalur sebagai penghubung utama wilayah Tengah Aceh sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascabencana secara berkelanjutan.
