JAKARTA – Pemerintah akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta sektor-sektor industri strategis mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan daya saing Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penguatan kualitas talenta di bidang sains dan teknologi merupakan fondasi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis inovasi.
“Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju,” ujar Purbaya saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang agar pengembangan sumber daya manusia berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan industri nasional dan penguatan kemandirian ekonomi.
Meski demikian, Purbaya menegaskan penguatan bidang STEM tidak akan mengesampingkan disiplin ilmu lainnya. Pemerintah tetap mengintegrasikan pengembangan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat ekosistem riset, inovasi, serta industrialisasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” katanya.
Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga terus memperkuat penerapan evidence-based policy melalui kolaborasi penelitian bersama berbagai perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Center for Public Finance Research. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada pada kondisi yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Pada kuartal I 2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,61 persen, dengan tingkat inflasi 3,08 persen, didukung oleh surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada pada fase ekspansi.
“Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa APBN 2026 juga diarahkan untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
