Jayapura – Ramainya pemutaran dan nobar film dokumenter Pesta Babi kembali memunculkan perdebatan mengenai pembangunan di Papua. Film tersebut mencoba membangun opini bahwa pembangunan hanya menghadirkan konflik, kerusakan, dan marginalisasi masyarakat adat. Potongan visual yang emosional membuat publik mudah terbawa pada kesimpulan bahwa negara tidak benar-benar hadir untuk masyarakat Papua. Padahal realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan di Papua terus berjalan melalui berbagai program strategis yang bertujuan membuka keterisolasian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah selama beberapa tahun terakhir terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua, salah satunya melalui Jalan Trans Papua sepanjang lebih dari 4.300 kilometer yang menghubungkan berbagai wilayah dari Merauke hingga Sorong. Kehadiran jalan tersebut membuka akses daerah pedalaman yang sebelumnya sulit dijangkau, memperlancar distribusi logistik, serta membantu menurunkan biaya kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan konektivitas ini menjadi langkah penting agar masyarakat Papua memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi seperti daerah lain di Indonesia.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga membangun Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura dengan fasilitas modern dan anggaran lebih dari Rp576 miliar. Rumah sakit ini dipersiapkan menjadi pusat layanan kesehatan terbesar di Indonesia timur agar masyarakat Papua tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan medis yang memadai. Selain itu, pembangunan sekolah, elektrifikasi desa, pelabuhan, bandara, hingga program ekonomi rakyat terus diperluas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara bertahap.
Narasi dalam film Pesta Babi memang menampilkan sisi kritis terhadap pembangunan, namun publik juga perlu memahami bahwa pembangunan di Papua tidak hanya soal proyek fisik semata. Negara juga berupaya menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan akses. Kritik terhadap pembangunan tentu sah dalam demokrasi, tetapi akan menjadi tidak seimbang jika hanya menampilkan sisi negatif tanpa memperlihatkan fakta kemajuan yang sedang berlangsung di Papua.
Di era media sosial, narasi emosional lebih mudah viral dibanding data dan fakta pembangunan. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terbentuk opini bahwa Papua sepenuhnya diabaikan negara. Realitasnya, pembangunan di Papua terus berjalan dengan berbagai tantangan geografis dan sosial yang tidak ringan. Pemerintah memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah, namun upaya pembangunan yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan di Papua.
Papua tidak membutuhkan narasi yang memperbesar perpecahan dan ketidakpercayaan publik. Papua membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, dialog yang sehat, serta dukungan semua pihak agar masyarakat Papua dapat hidup lebih maju, sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik bersama Indonesia.
