JAKARTA, 21 Juni 2026 — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, tidak seluruh tindakan operasi dapat dibiayai oleh BPJS Kesehatan karena terdapat sejumlah ketentuan dan batasan yang diatur dalam regulasi penyelenggaraan program tersebut.
Pemahaman yang tepat mengenai layanan yang dijamin dan yang tidak dijamin menjadi penting agar peserta tidak mengalami kendala administrasi maupun pembiayaan ketika membutuhkan tindakan medis di rumah sakit.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam program JKN, terdapat beberapa jenis operasi yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan. Operasi tersebut antara lain tindakan yang berkaitan dengan dampak kecelakaan tertentu yang sudah menjadi tanggungan skema asuransi lain, operasi kosmetik atau estetika yang tidak didasarkan pada indikasi medis, operasi akibat tindakan melukai diri sendiri atau cedera yang timbul karena kelalaian pribadi, operasi yang dilakukan di luar negeri, serta operasi yang tidak mengikuti prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.
Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan keberlanjutan program JKN yang saat ini melayani ratusan juta peserta di seluruh Indonesia. Sistem pembiayaan kesehatan nasional dirancang untuk memprioritaskan layanan medis yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berdasarkan kebutuhan kesehatan peserta.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan tetap menanggung berbagai tindakan operasi yang memiliki indikasi medis dan telah melalui prosedur pelayanan yang ditetapkan. Berdasarkan pedoman pelaksanaan JKN, terdapat sedikitnya 19 jenis operasi yang dapat dijamin, antara lain operasi jantung, operasi caesar, operasi usus buntu, operasi batu empedu, operasi mata, operasi katarak, operasi hernia, operasi kanker, operasi tumor, operasi kista, operasi miom, operasi amandel, operasi bedah vaskuler, operasi bedah mulut, operasi kelenjar getah bening, operasi pencabutan pen, operasi penggantian sendi lutut, operasi timektomi, serta tindakan odontektomi.
Agar biaya operasi dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, peserta wajib mengikuti alur pelayanan yang telah ditentukan. Proses tersebut diawali dengan pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pasien memerlukan tindakan operasi atau penanganan lebih lanjut, maka akan diterbitkan surat rujukan ke rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Selanjutnya, dokter spesialis di rumah sakit akan melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum menentukan jadwal tindakan operasi.
Selain mengikuti prosedur rujukan berjenjang, peserta juga harus memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Setidaknya terdapat tiga dokumen utama yang wajib dipenuhi, yakni kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masih aktif, surat rujukan dari FKTP, dan kartu pasien dari rumah sakit tujuan.
Pemerintah terus berupaya memperkuat sistem JKN sebagai bagian dari pembangunan sektor kesehatan nasional. Program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola layanan kesehatan, digitalisasi sistem administrasi, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, pemahaman terhadap hak dan kewajiban peserta menjadi faktor penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Informasi mengenai jenis layanan yang ditanggung maupun yang tidak ditanggung perlu dipahami sejak awal agar peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika membutuhkan pelayanan medis.
Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, BPJS Kesehatan dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan yang luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai prosedur layanan, manfaat yang dijamin, serta ketentuan pembiayaan perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat memanfaatkan program JKN secara maksimal. Dengan pemahaman yang baik, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendukung terwujudnya sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan.
