Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi gerakan tanam padi serentak seluas 50 ribu hektare di 25 provinsi sebagai langkah menjaga produksi pangan nasional sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau 2026. Kegiatan ini mencakup lahan optimalisasi, cetak sawah rakyat, serta rehabilitasi lahan terdampak bencana, dengan titik utama berada di Kabupaten Agam.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti mengatakan percepatan tanam menjadi kunci menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan total luasan tanam terdiri dari 20.000 hektare optimalisasi lahan (oplah) tahun 2024, 23.000 hektare oplah 2025, 5.000 hektare cetak sawah rakyat (CSR) 2025, serta 2.026 hektare lahan rehabilitasi bencana. Kementan juga mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam.
“Penggunaan alsintan seperti rice transplanter, drone pertanian, dan dukungan teknologi lainnya akan mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi,” kata Idha.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan berbagai pihak dalam program ini.
“Terima kasih kepada gubernur, bupati, petani, penyuluh, hingga jajaran aparat. Ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat swasembada pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menegaskan percepatan tanam merupakan strategi utama menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026.
“Langkah-langkah mitigasi sudah kita siapkan, mulai dari pemantauan iklim, pemetaan wilayah rawan, percepatan tanam, hingga pompanisasi dan penguatan infrastruktur air,” katanya.
Dalam konteks kebijakan, percepatan tanam serentak menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim global. Program ini melanjutkan upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang fokus pada peningkatan luas tanam, penggunaan teknologi pertanian, serta penguatan infrastruktur air seperti embung dan sumur bor.
Dari sisi dampak, langkah ini dinilai dapat menjaga stabilitas produksi beras nasional, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, serta mendukung pendapatan petani. Selain itu, optimalisasi lahan rawa dan penggunaan benih tahan kekeringan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim.
Sebagai tindak lanjut, Kementan akan terus memperluas program cetak sawah baru, memperkuat pompanisasi secara masif, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan ketersediaan air. Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur air guna menjaga produktivitas pertanian sepanjang musim kemarau.
