JAKARTA, Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 15 dan 17 Juni 2026 di Jakarta maupun sejumlah daerah menjadi salah satu sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Mengusung berbagai isu mulai dari kondisi ekonomi nasional, pengelolaan anggaran negara, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah, aksi tersebut mencerminkan peran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Namun di tengah derasnya arus kritik yang disampaikan melalui berbagai aksi jalanan, muncul suara berbeda dari kalangan mahasiswa. Aliansi BEM Bersatu secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia. Mereka menilai program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan layak untuk terus dilanjutkan dengan penyempurnaan di berbagai aspek pelaksanaannya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa ruang gerak mahasiswa tidak selalu identik dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian secara objektif berdasarkan data, kajian akademik, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, dukungan terhadap sebuah program yang dinilai memberikan manfaat luas juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan akademik yang tidak kalah penting dibandingkan kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Kehadiran Aliansi BEM Bersatu sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia tidak bersifat tunggal. Di satu sisi terdapat kelompok yang memilih menyampaikan kritik melalui demonstrasi, sementara di sisi lain ada mahasiswa yang menilai beberapa program pemerintah perlu didukung karena memiliki tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi selama tetap disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, hubungan antara mahasiswa dan pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai relasi yang selalu berhadapan. Mahasiswa tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, namun pada saat yang sama juga dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal berbagai program pembangunan yang dinilai membawa manfaat bagi rakyat. Sinergi semacam ini penting untuk menciptakan kesinambungan antara gagasan, kritik, dan implementasi kebijakan sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan bangsa, kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan mahasiswa justru menjadi modal sosial yang berharga. Kritik yang konstruktif dan dukungan yang objektif akan melahirkan ruang dialog yang lebih produktif, sehingga setiap kebijakan dapat terus disempurnakan demi mencapai tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat masa depan Indonesia.
