HSI Soroti Risiko Penyadapan terhadap Kepercayaan pada Institusi Negara

JAKARTA — Direktur Eksekutif Human Studies Institute Rasminto menyoroti risiko penyalahgunaan informasi terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi keamanan. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden ditangani melalui pembuktian dan evaluasi kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta pada 6 November 2026, Rasminto meminta pengusutan tidak berhenti pada operator perangkat, sebagaimana diberitakan RMOL. Pokok pandangan mengenai pembuktian dan pengawasan teknologi itu juga dimuat Kabar Lagi pada 7 November 2026.

Rasminto menghubungkan pemulihan kepercayaan dengan kemampuan institusi mengawasi penggunaan kewenangannya. Ia menilai pembenahan harus menjangkau sistem, bukan hanya penggantian orang yang menduduki jabatan. Pengawasan akses dan kejelasan pertanggungjawaban menjadi bagian perbaikan yang ditekankannya.

Mengapa Komunikasi Strategis Perlu Dilindungi

Rasminto menjelaskan bahwa komunikasi Presiden dapat berkaitan dengan kebijakan pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan keputusan strategis pemerintahan. Menurutnya, penguasaan informasi itu secara ilegal berisiko membuka ruang tekanan politik maupun penyalahgunaan informasi.

Ia meminta penyidik membedakan pelanggaran pengumpulan informasi dengan kemungkinan adanya tujuan yang lebih luas. Dugaan makar, menurut penilaiannya, tidak dapat disimpulkan hanya karena terdapat aktivitas penyadapan dan tetap membutuhkan pembuktian mengenai tujuan serta rangkaian tindakan.

Menelusuri Perintah dan Memeriksa Pengawasan

Pihak yang memberi instruksi, mengendalikan sistem, menerima hasil, atau memperoleh manfaat dari informasi perlu ditelusuri berdasarkan bukti. Rasminto menilai penjelasan tentang alur tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antarpihak yang melampaui tindakan operator teknis.

Pada sisi pencegahan, ia mengusulkan evaluasi atas otorisasi penggunaan perangkat, pengendalian akses, dan audit internal. Sistem pengadaan teknologi, integritas penyedia, penguasaan data, serta kemungkinan akses tersembunyi juga menjadi bagian pengawasan yang disorotinya.

Koordinasi Sesuai Kewenangan

Rasminto mendorong koordinasi Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta institusi terkait sesuai kewenangannya. Koordinasi tersebut diusulkan agar ancaman terhadap komunikasi strategis dapat dicegah, dideteksi, dan ditangani tanpa tumpang tindih peran.

Ia menilai pembenahan tidak cukup dilakukan dengan pergantian pejabat ataupun penambahan perangkat yang lebih canggih. Integritas kelembagaan, pengawasan kewenangan, dan kejelasan pertanggungjawaban perlu berjalan bersama penegakan hukum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Sumber pemberitaan: Rujukan utama: www.askara.co; Rujukan pembanding: rmol.id; Rujukan pembanding: rmol.id; Rujukan pembanding: kabarlagi.id.