Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum

JAKARTA — Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

RMOL melaporkan bahwa keterangan Haris diterima redaksi di Jakarta pada 5 November 2026. Sikap mengenai pengusutan dan pembuktian perkara juga diberitakan portal lain pada 6–7 November 2026, sehingga waktu keterangan dibedakan dari tanggal unggah ulang artikel.

Haris mengaitkan peran pemuda dengan perlindungan keberlangsungan pemerintahan serta kebebasan demokratis. Ia meminta pemeriksaan tidak mengabaikan pihak pengendali, penggunaan rekaman, dan kemungkinan penghilangan bukti elektronik. Seluruh permintaan itu diarahkan pada proses pembuktian, bukan pernyataan bahwa setiap dugaan telah terbukti benar.

Alasan Meminta Pengusutan Lebih Luas

Haris menilai komunikasi Presiden berkaitan dengan kerahasiaan kebijakan strategis dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, dugaan penyadapan perlu diperiksa melampaui aspek pelanggaran privasi apabila ditemukan petunjuk tujuan yang dapat mengganggu kewenangan konstitusional Presiden.

Ia meminta penyidik menelusuri pemberi perintah, penerima hasil informasi, tujuan pengumpulan data, dan kemungkinan pihak pengendali. Penelusuran tersebut dimaksudkan agar perkara tidak berhenti pada pelaksana teknis, sementara hubungan atau kepentingan yang lebih luas tidak diperiksa.

Pembuktian dan Pertanggungjawaban Akses

Menurut Haris, kemungkinan unsur makar perlu diuji apabila ditemukan bukti persiapan tindakan untuk melumpuhkan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah. Pernyataan itu bersifat bersyarat dan bukan kesimpulan bahwa seluruh dugaan dalam perkara telah terbukti.

Haris juga meminta pemeriksaan atas penggunaan rekaman, aliran informasi, serta kemungkinan penghilangan barang bukti elektronik. Pengawasan perangkat intersepsi dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat yang mempunyai akses strategis diusulkannya sebagai bagian evaluasi pencegahan.

Penegakan Hukum dan Ruang Kritik

Ia mendukung penyidikan Bareskrim yang profesional, transparan, dan independen, dengan pemeriksaan berdasarkan alat bukti tanpa membedakan pangkat atau kedekatan kekuasaan. Pada saat yang sama, ia menolak seseorang dinyatakan bersalah semata-mata berdasarkan dugaan.

Haris menekankan bahwa menjaga pemerintahan yang sah tidak berarti membatasi kritik politik masyarakat. Menurutnya, peran pemuda dalam menjaga konstitusi perlu berjalan bersama pengawalan hukum yang adil dan perlindungan kebebasan demokratis.

Sumber pemberitaan: Rujukan utama: intimate.co.id; Rujukan pembanding: rmol.id; Rujukan pembanding: posberitakota.com.