Keputusan Menteri Kehutanan Mendasari Sanksi Izin RAPP
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 21 Nov 2026, 16.38

RIAU, 21 November 2026 — Sanksi administratif atas PBPH RAPP di Riau merujuk keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026. Keterangan Satgas PKH pada 20 November 2026 menyebut keputusan itu diterbitkan sehari sebelum pengumuman.
Dalam pengumuman 20 November 2026, Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau dikenai sanksi pencabutan. Satgas PKH merujuk SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 untuk areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Rincian Temuan dalam Keterangan Satgas
Dalam rincian Satgas PKH, area sawit tercatat sekitar 18.362,74 hektare, sedangkan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare. Satgas turut menyebut kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare, kebakaran lahan gambut yang berulang, dan masalah perlindungan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Satgas PKH menyebut perlindungan habitat gajah Sumatera berkaitan dengan persoalan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Barita memasukkan hal tersebut dalam paparan lingkungan, bersama temuan kebakaran gambut dan kerusakan kawasan lindung.
Status Kegiatan dan Tanggapan Perusahaan
Setelah PBPH dicabut, Satgas PKH menyatakan kegiatan dalam areal izin dihentikan dan penguasaan kawasan kembali kepada negara. Dalam keterangan itu, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab hukum serta pemulihan lingkungan.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Corporate Communications APRIL Group menyatakan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas, menurut laporan CNN Indonesia. Pihak perusahaan menyebut menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lanjutan mengenai pencabutan izin konsesi RAPP.
Sumber dan Keterangan Visual
Disusun dari Laporan sumber, Kompas, CNN Indonesia, Keterangan Satgas PKH. Gambar merupakan ilustrasi AI, bukan dokumentasi kejadian.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Sesudah PBPH RAPP Dicabut, Satgas Jelaskan Kewajiban Perusahaan
RIAU, 21 November 2026 — Pengumuman pencabutan PBPH RAPP memuat penegasan tentang kewajiban yang tetap harus dipenuhi perusahaan. Satgas PKH menyebut pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap berlak

Rincian Rekomendasi Satgas untuk GSL, Ada Perbedaan Angka Luas di Sumber
RIAU, 21 November 2026 — Rilis Satgas PKH memuat rekomendasi penolakan permohonan pelepasan kawasan sekitar 32 hektare terkait PT GSL. Pemberitaan Metronewstv mencantumkan 42 hektare, sehingga luas areal dalam

Pabrik Nonkebun GSL Jadi Objek Penertiban, Ini Penjelasan Satgas
RIAU, 21 November 2026 — Pabrik kelapa sawit nonkebun PT Gemilang Sawit Lestari di Kuantan Singingi menjadi objek penertiban Satgas PKH. Satgas menyampaikan indikasi persoalan asal hasil perkebunan yang diprose
