Satu Suara Bangsa

Pabrik Nonkebun GSL Jadi Objek Penertiban, Ini Penjelasan Satgas

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

21 Nov 2026, 10.472 dibaca

Diperbarui: 21 Nov 2026, 11.37

Ilustrasi AI penertiban kawasan hutan di Riau
Ilustrasi AI / Redaksi — Ilustrasi AI penertiban kawasan hutan di Riau

RIAU, 21 November 2026 — Pabrik kelapa sawit nonkebun PT Gemilang Sawit Lestari di Kuantan Singingi menjadi objek penertiban Satgas PKH. Satgas menyampaikan indikasi persoalan asal hasil perkebunan yang diproses pabrik tersebut.

Untuk PT Gemilang Sawit Lestari, Satgas PKH mempersoalkan asal sawit yang dibeli dan diolah pabrik nonkebun di Kuantan Singingi. Keterangan satgas menyebut indikasi bahwa pasokan tersebut berasal dari kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.

Rekomendasi Penanganan dan Perbedaan Angka

Rencana penanganan GSL dalam rilis Satgas PKH mencakup penolakan permohonan pelepasan kawasan sekitar 32 hektare dan rekomendasi penguasaan kembali. Terdapat perbedaan dengan laporan Metronewstv yang menyebut 42 hektare; kedua angka itu berasal dari sumber berbeda.

Dalam pengumuman 20 November 2026, Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau dikenai sanksi pencabutan. Satgas PKH merujuk SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 untuk areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Temuan RAPP dan Tanggapan Perusahaan

Dalam rincian Satgas PKH, area sawit tercatat sekitar 18.362,74 hektare, sedangkan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare. Satgas turut menyebut kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare, kebakaran lahan gambut yang berulang, dan masalah perlindungan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Setelah PBPH dicabut, Satgas PKH menyatakan kegiatan dalam areal izin dihentikan dan penguasaan kawasan kembali kepada negara. Dalam keterangan itu, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab hukum serta pemulihan lingkungan.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Corporate Communications APRIL Group menyatakan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas, menurut laporan CNN Indonesia. Pihak perusahaan menyebut menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lanjutan mengenai pencabutan izin konsesi RAPP.

Sumber dan Keterangan Visual

Disusun dari Laporan sumber, Kompas, CNN Indonesia, Keterangan Satgas PKH, Metronewstv. Gambar merupakan ilustrasi AI, bukan dokumentasi kejadian.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait

Ilustrasi AI penertiban kawasan hutan di Riau
NASIONAL21 Nov 2026 · 10.48Oleh Budi Antoni

Sesudah PBPH RAPP Dicabut, Satgas Jelaskan Kewajiban Perusahaan

RIAU, 21 November 2026 — Pengumuman pencabutan PBPH RAPP memuat penegasan tentang kewajiban yang tetap harus dipenuhi perusahaan. Satgas PKH menyebut pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap berlak

Baca selengkapnya
Ilustrasi AI penertiban kawasan hutan di Riau
NASIONAL21 Nov 2026 · 10.47Oleh Budi Antoni

Pencabutan Izin RAPP Memuat Temuan Penyangga Taman Nasional Tesso Nilo

RIAU, 21 November 2026 — Pengumuman sanksi PBPH RAPP pada 20 November 2026 turut memuat persoalan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Satgas PKH menyebut dampaknya berkaitan dengan perlindungan habitat gajah S

Baca selengkapnya