Kemensos Rapikan 12 Juta Data DTSEN, Desil Tidak Menentukan Status Kaya atau Miskin

JAKARTA, 4 SEPTEMBER 2026 — Kementerian Sosial menjelaskan perubahan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dapat langsung diartikan sebagai perubahan status seseorang menjadi kaya atau miskin. Pemerintah saat ini terus melakukan verifikasi dan validasi data setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan masuknya jutaan data baru tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan posisi desil sebagian masyarakat sempat berubah cukup signifikan dalam DTSEN Volume 3.

Menurut dia, sekitar 12 juta data dari BKKBN tersebut sebelumnya belum seluruhnya melalui proses verifikasi dan validasi. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi serta perbaikan data melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).

Saifullah menegaskan perubahan desil juga tidak otomatis menyebabkan seseorang langsung dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap dilakukan berdasarkan periode penyaluran dan ketentuan masing-masing program.

"Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran," ujarnya.

Untuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK, pemutakhiran dilakukan setiap bulan. Karena itu, perubahan yang terlihat dalam data pada suatu waktu tidak serta-merta menunjukkan bantuan sosial telah dihentikan.

Desil Merupakan Pemeringkatan Relatif

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan desil dalam DTSEN merupakan sistem pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional.

Masyarakat diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan dari posisi terendah hingga tertinggi, kemudian dibagi ke dalam 10 kelompok dengan jumlah relatif sama. Desil 1 menempati kelompok kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok relatif paling tinggi.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," kata Andy.

Karena menggunakan pemeringkatan relatif secara nasional, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya sendiri tidak berubah.

Andy memberi contoh ketika terjadi bencana yang menyebabkan sejumlah keluarga mengalami penurunan kesejahteraan. Dalam pemeringkatan ulang nasional, posisi keluarga lain dapat bergeser ke desil yang lebih tinggi tanpa berarti pendapatannya bertambah.

"Misalnya bencana di Sumatera, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau diranking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya)," ujarnya.

Bansos Tetap Mengikuti Kriteria Program

Desil digunakan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk menentukan prioritas penerima bantuan karena kemampuan dan sumber daya program terbatas. Namun, posisi desil bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang berhak memperoleh bantuan sosial.

Setiap program memiliki kriteria penerima masing-masing. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, menyasar keluarga pada Desil 1 hingga Desil 4 yang juga harus memenuhi komponen tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, lanjut usia, atau anggota keluarga penyandang disabilitas.

Program bantuan sembako juga menyasar kelompok Desil 1 hingga Desil 4, sedangkan PBI JK dapat mencakup masyarakat hingga Desil 5. Dengan demikian, seseorang yang berada dalam kelompok desil tertentu belum otomatis memperoleh seluruh jenis bantuan apabila tidak memenuhi persyaratan program.

DTSEN sendiri diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun terdapat empat versi pemutakhiran data. Proses tersebut memungkinkan perubahan posisi masyarakat seiring masuknya data baru maupun hasil verifikasi kondisi sosial ekonomi di lapangan.

Pemerintah menargetkan proses stabilisasi, verifikasi, dan validasi yang sedang berjalan dapat meningkatkan akurasi DTSEN dalam satu hingga dua minggu ke depan. Pemutakhiran itu menjadi bagian dari upaya memastikan data kesejahteraan masyarakat semakin sesuai dengan kondisi aktual dan dapat digunakan untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial secara lebih tepat.