Kemenkeu dan DPR Matangkan Penyesuaian Struktur Layer Tarif Cukai Rokok Lindungi Industri Nasional

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2026 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mematangkan pembahasan rencana penyesuaian struktur layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) dalam kerangka Rancangan APBN tahun anggaran mendatang. Kebijakan tarif cukai ini dirancang secara berimbang guna menjaga stabilitas penerimaan negara, mengendalikan konsumsi rokok, serta melindungi kelangsungan tenaga kerja industri hasil tembakau padat karya.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa penyusunan tarif cukai mempertimbangkan daya beli masyarakat, laju inflasi nasional, dan keberlanjutan mata pencaharian ratusan ribu petani tembakau serta buruh linting sigaret kretek tangan (SKT). Golongan SKT padat karya terus diberikan perlindungan melalui skema tarif yang kompetitif.

Penguatan Dana Bagi Hasil Cukai untuk Daerah

Pemerintah terus meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bagi pemerintah daerah penghasil tembakau. Dana bagi hasil tersebut dialokasikan secara wajib untuk mendanai fasilitas kesehatan gratis warga, penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani, serta bantuan modal usaha tani.

Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat operasi pemberantasan rokok ilegal (Gempur Rokok Ilegal) di seluruh jalur distribusi perdagangan darat dan laut. Penindakan tegas terhadap produk tanpa pita cukai resmi berhasil melindungi penerimaan kas negara.

Tata Kelola Fiskal Berkeadilan dan Transparan

Kebijakan cukai tembakau yang terencana mencerminkan tata kelola keuangan negara yang transparan, prudent, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Keseimbangan antara aspek kesehatan publik dan ketenagakerjaan menjadi prioritas utama.

Kemenkeu berkomitmen terus mengawal pembahasan regulasi cukai bersama legislatif agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri nasional.