HSI Dorong Penegakan Hukum dan Pembenahan Tata Kelola Keamanan

JAKARTA — Direktur Eksekutif Human Studies Institute Rasminto meminta penegakan hukum atas dugaan penyadapan Presiden disertai pembenahan tata kelola keamanan. Ia menyoroti pertanggungjawaban penggunaan perangkat, akses informasi, dan integritas kewenangan institusi.

Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta pada 6 November 2026, Rasminto meminta pengusutan tidak berhenti pada operator perangkat, sebagaimana diberitakan RMOL. Pokok pandangan mengenai pembuktian dan pengawasan teknologi itu juga dimuat Kabar Lagi pada 7 November 2026.

Menurut Rasminto, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan perlu berjalan bersama upaya menutup celah penggunaan teknologi di luar mandat. Ia juga mengusulkan koordinasi antarlembaga agar penanganan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pengawasan internal dan integritas institusi dinilainya perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan serupa.

Mengapa Komunikasi Strategis Perlu Dilindungi

Rasminto menjelaskan bahwa komunikasi Presiden dapat berkaitan dengan kebijakan pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan keputusan strategis pemerintahan. Menurutnya, penguasaan informasi itu secara ilegal berisiko membuka ruang tekanan politik maupun penyalahgunaan informasi.

Ia meminta penyidik membedakan pelanggaran pengumpulan informasi dengan kemungkinan adanya tujuan yang lebih luas. Dugaan makar, menurut penilaiannya, tidak dapat disimpulkan hanya karena terdapat aktivitas penyadapan dan tetap membutuhkan pembuktian mengenai tujuan serta rangkaian tindakan.

Menelusuri Perintah dan Memeriksa Pengawasan

Pihak yang memberi instruksi, mengendalikan sistem, menerima hasil, atau memperoleh manfaat dari informasi perlu ditelusuri berdasarkan bukti. Rasminto menilai penjelasan tentang alur tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antarpihak yang melampaui tindakan operator teknis.

Pada sisi pencegahan, ia mengusulkan evaluasi atas otorisasi penggunaan perangkat, pengendalian akses, dan audit internal. Sistem pengadaan teknologi, integritas penyedia, penguasaan data, serta kemungkinan akses tersembunyi juga menjadi bagian pengawasan yang disorotinya.

Koordinasi Sesuai Kewenangan

Rasminto mendorong koordinasi Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta institusi terkait sesuai kewenangannya. Koordinasi tersebut diusulkan agar ancaman terhadap komunikasi strategis dapat dicegah, dideteksi, dan ditangani tanpa tumpang tindih peran.

Ia menilai pembenahan tidak cukup dilakukan dengan pergantian pejabat ataupun penambahan perangkat yang lebih canggih. Integritas kelembagaan, pengawasan kewenangan, dan kejelasan pertanggungjawaban perlu berjalan bersama penegakan hukum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Sumber pemberitaan: Rujukan utama: mediabbc.co.id; Rujukan pembanding: rmol.id; Rujukan pembanding: rmol.id; Rujukan pembanding: kabarlagi.id.